Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengusulkan agar pembangunan infrastruktur tidak lagi menggunakan dana APBD atau APBN melainkan dari dana swasta. Jumlah orang kaya perlu ditambah agar pembangunan bisa dibiayai swasta.
Chairul berharap, pemerintah daerah bisa menciptakan iklim usaha yang baik supaya pengusaha atau investor tertarik untuk membangun infrastruktur.
Hal itu disampaikan Chairul dalam acara Diskusi APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) dengan tema 'Upaya Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Transportasi Bagi Masyarakat Diseluruh Provinsi' di Ballroom Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Rabu (12/6/2013).
Chairul menyebut, saat ini di Indonesia ada empat kelompok penduduk, yaitu kelompok miskin yang jumlahnya mencapai 29 juta jiwa, rentan miskin 70 juta jiwa, menengah 100 juta jiwa, dan kelompok atas sebesar 50 juta jiwa.
"Kita perlu memperbesar jumlah orang kaya. Karena merekalah yang membayar pajak. Makin banyak orang kaya, maka makin banyak negara ini memiliki uang," tuturnya.
Supaya jumlah orang kaya bertambah dan orang miskin berkurang, maka harus dilakukan percepatan dan pembangunan ekonomi. "Percepatan dan pembangunan ekonomi bisa dilakukan dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan infrastruktur," ujar Chairul.
Untuk pembangunan infrastruktur, menurut Chairul pendanaannya tak lagi harus berasal dari APBD. Namun berasal dari pihak swasta atau dunia usaha.
"Sekarang ini bangun infrastruktur tak perlu dari APBD. Supaya pertumbuhan ekonomi makin cepat, lebih baik APBD digunakan untuk kebutuhan lain yang tak bisa dicover oleh pihak swasta," katanya.
Ia menyebut, supaya pihak swasta, investor, atau pengusaha tertarik untuk membangun infrastruktur, pemerintah daerah perlu membangun iklim usaha yang baik. Di antaranya memberi kepastian hukum dan kemudahan perizinan. "Biarkan orang kaya yang membangun sendiri infrastrukturnya. Airport, jalan tol, kereta api cepat dan lainnya itu bisa terbangun tanpa dana APBD," katanya.
Ia mencontohkan proyek pembangunan monorel di Bandung bisa dibangun tanpa dana APBD. Pemprov Jabar nantinya bisa memberikan subsidi pada harga tiketnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku usulan tersebut sebagai usulan yang menarik. Ia pun berharap ada sosialisasi payung hukum yang jelas soal swasta yang membangun infrastruktur.
"Lontaran dari Ketua KEN itu cukup bagus. Makanya kita perlu payung hukum supaya tidak ragu melakukan itu. Misalnya ada proyek yang seharusnya selesai 5 tahun, tapi karena harus ada dana dari APBD, proyeknya molor," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar