Tampilkan postingan dengan label Finansial. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Finansial. Tampilkan semua postingan

Minggu, 30 Juni 2013

BI: Cadangan Devisa Cukup untuk Jaga Stabilitas Nilai Tukar


Bank Indonesia mencatat jumlah cadangan devisa hingga akhir Mei 2013 mencapai US$105,15 miliar atau setara 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah ini di atas standar kecukupan internasional selama 3 bulan.

Direktur Komunikasi BI Peter Jacobs, Jumat 28 Juni 2013, menjelaskan bahwa bank sentral tidak menetapkan nilai tukar rupiah di level tertentu. "Karena yang paling penting adalah stabilitas nilai tukar, moneter, dan makroekonomi nasional," ujar Jacobs di gedung BI, Jakarta.

Namun demikian, Jacobs melanjutkan, cadangan devisa juga mengalami tekanan dari arus modal yang keluar dalam mencari keuntungan jangka pendek. Dana jangka pendek ini berupa Surat Berharga Negara (SBN).

Untuk itu, BI akan mengantisipasi kebutuhan likuiditas pasar di valas dengan cara intervensi dengan cara membeli SBN dari pasar sekunder.

"BI senantiasa mengantisipasi kebutuhan likuiditas valas di pasar seiring dengan periode akhir bulan atau semester, di mana kebutuhan valas meningkat untuk membayar utang luar negeri dan repatriasi keuntungan korporasi," kata Jacobs.

Sebelumnya, Bank Indonesia menyatakan, untuk menjaga pergerakan rupiah telah melakukan dual intervensi, yaitu memasok dolar AS di pasar valas dan membeli Surat Berharga Negara. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Jumat 21 Juni 2013, mengatakan, upaya itu untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semakin terpuruk.

"Kami beli SBN dari pasar sekunder, karena sebagian menarik dana dari pasar SBN. Kami sudah membeli SBN Rp1,2 triliun, sehingga SBN di pasar sekunder mulai stabil. Outstanding BI saat ini Rp101,3 triliun," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Bank Indonesia pada Kamis 20 Juni 2013 telah membeli SBN Rp1,2 triliun dengan rincian pagi hari Rp400 miliar, dan sore hari Rp800 miliar. Bahkan, BI juga telah bekerja sama dengan pemerintah untuk membeli SBN sebesar Rp500 miliar.

Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN jika ada investor asing yang melakukan penarikan dana guna menjaga stabilitas nilai tukar serta pasar SBN.

Chatib: Kami Akan Bantu UKM Perbaiki Pembukuannya


Menteri Keuangan, Chatib Basri, Jumat 28 Juni 2013, menyatakan bahwa pengenaan pajak 1 persen bagi usaha kecil dan menengah (UKM) bukan untuk mencari keuntungan bagi negara.

Chatib mengatakan, UKM beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dipajaki agar menjadi sektor formal dan lebih mudah berkembang. Upaya ini yang mendasari pengenaan pajak berdasarkan omzet, bukan laba.

"Kalau kami mau menerapkan seperti perusahaan, dengan pajak sekian persen dari laba, itu digunakan untuk cari revenue. Tapi, ini yang terpenting buat mereka jadi sektor formal," ujar Chatib di kantornya, Jakarta.

Menurut dia, pengenaan pajak ini sekaligus menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi UKM yang beromzet rendah. Mereka biasanya tidak memiliki sistem administrasi keuangan yang baik, sehingga sulit mendapat akses permodalan untuk mengembangkan usaha.

Dengan pengenaan pajak ini, Chatib melanjutkan, mau tidak mau sistem administrasi keuangan UKM akan diperbaiki. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan membantu para pengusaha sektor UKM.

"Nanti akan ada training untuk membuat pembukuan," kata Chatib.

Pajak UKM ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menurut Chatib, akan segera dibuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai turunan PP tersebut untuk menjadi petunjuk pelaksananya.

Harga Emas Dunia Terjun Bebas ke Titik Terendah


Harga emas dunia terus merosot hingga di bawah US$1.200 per ounces. Harga emas telah terpuruk hingga 30 persen sepanjang tahun ini akibat membaiknya perekonomian Amerika Serikat.

Diberitakan CNBC, Jumat 28 Juni 2013, harga emas spot saat ini berada di level US$1.185,9 per ounces dan sempat menyentuh level US$1.180,71 per ounces sepanjang perdagangan. Sementara itu, harga emas berjangka AS saat ini di level US$1.202,8 per ounces.

Harga emas telah menurun 15 persen dalam dua pekan terakhir, menuju penurunan terburuk mingguan sejak 1983, dan performa terburuk per kuartal sejak 1986. Strategi The Federal Reserves yang akan membeli kembali obligasi senilai US$85 miliar untuk memulihkan perekonomian AS memberikan tekanan hebat kepada harga emas.

Bank Sentral India telah melarang pembelian emas impor kecuali untuk membuat perhiasan guna diekspor kembali. Cara ini dilakukan untuk mengendalikan defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan yang semakin tinggi.

Dari dalam negeri dilaporkan, harga emas batangan ukuran 1 gram PT Antam Tbk untuk wilayah DKI Jakarta tidak bergerak di level Rp493.000. Dikutip dari laman logammulia, harga emas ukuran 5 gram dilepas Rp2.320.000.

Sementara itu, ukuran 10 gram seharga Rp4.590.000, dan ukuran 25 gram dijual Rp11.400.000. Untuk ukuran 100 gram dilepas Rp45.450.000. Ukuran 250 gram dipatok Rp113.500.000 dan ukuran 500 gram seharga Rp226.800.000.

Harga beli kembali (buy back) emas Antam anjlok Rp9.000 menjadi Rp384.000 per gram.

Bangun Irigasi, Pemerintah Anggarkan Rp801 Miliar


Kementerian Pekerjaan Umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2013 mengalokasikan Rp6 triliun untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan infrastruktur. Dari jumlah itu sebanyak Rp2 triliun adalah alokasi dana bagi Direktorat Jendral Sumber Daya Air.

Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Kementerian PU, Eko Subekti, Kamis 27 Juni 2013, menyatakan Rp801 miliar dari dana RP2 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan irigasi kecil, cakupannya hanya seribu meter persegi.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penyediaan air baku dan juga pengamanan pantai sebesar Rp899 miliar dan Rp299 miliar.

"Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta hasil verifikasi tim teknis," ujar Eko dalam acara jumpa pers di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Bangunan pelengkap, menurut Eko, melingkupi gorong-gorong, jembatan layanan, tangga cuci, serta tempat mandi hewan.

"Alokasi dana diperkirakan Rp 178 juta per desa untuk sekitar 4.000 desa," kata Eko.

Pemerintah, Eko menambahkan, telah melakukan survei di lapangan dan juga pembuatan desain detail bangunan (detail engineering design/DED) kepada pemerintah desa yang akan menerima bantuan ini. Desa juga akan diverifikasi terkait usulan rehabilitasi jaringan irigasi kecil ini.

Senin, 24 Juni 2013

Pertamina Setiap Hari Habiskan US$125 Juta untuk Impor BBM


Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya Yuktyanta, Jumat 21 Juni 2013, menyatakan cash flow Pertamina saat ini dalam keadaan aman walaupun memiliki piutang hingga Rp25 triliun.

"Keuangan Pertamina sangat aman, termasuk untuk mengimpor minyak," kata Hanung Budya di Jakarta.

Ia menjelaskan, saat ini Pertamina mengimpor BBM 450 ribu barel per hari berupa premium, solar dan avtur. Rata-rata dalam sehari, Pertamina membutuhkan valuta asing sebanyak US$125 juta untuk impor BBM. Hal itu terpenuhi oleh kas Pertamina.

Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kesal dengan banyaknya piutang Pertamina yang masih tertahan di kas pemerintah. Dana sebesar itu adalah utang pemerintah kepada Pertamina yang berasal dari akumulasi penyaluran BBM bersubsidi 2012 sebesar Rp25 triliun.

Namun, Hanung menjelaskan saat ini cash flow Pertamina cukup dan piutang tersebut akan dianggap sebagai "tabungan" atau aset bagi Pertamina. "Itu tabungan Pertamina, orang yang menabung itu orang kaya," ujar Hanung mengibaratkan.

Harga Emas Dunia Bergejolak di Level Terendah


Harga emas terus merosot dalam dua tahun terakhir di tengah kekhawatiran pembelian obligasi oleh bank sentral Amerika Serikat dan krisis uang tunai di China.

Dikutip dari CNBC, Senin 24 Juni 2013, harga emas spot berada di level US$1.297,66 per ounces, sedangkan emas berjangka AS di posisi US$1.297,3 per ounces. Para manajer investasi memangkas dana mereka di logam batangan, karena dalam dua pekan berturut-turut turun dalam level terendah.

Pasar bergejolak setelah Gubernur The Fed, Ben Bernanke, memulai kembali program pembelian obligasi senilai US$85 miliar. Sementara itu, Bank Sentral China membiarkan suku bunga pinjaman naik hingga 25 persen untuk menekan kas perbankan, agar tidak mudah meminjamkan dana guna kegiatan informal yang merajalela di negeri Tirai Bambu tersebut.

Sementara itu, dari dalam negeri dilaporkan, harga emas domestik sedikit menguat Rp1.000 per gram pada perdagangan Senin 24 Juni 2013. Dikutip dari laman logammulia, harga emas batangan di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Tbk, untuk harga DKI Jakarta, berada di level Rp502.000 per gram.

Sementara itu, harga emas ukuran 5 gram dilepas dengan harga Rp2.365.000, ukuran Rp10 gram seharga Rp4.680.000, dan ukuran 25 gram dijual Rp11.625.000. Untuk ukuran 100 gram dilepas Rp46.350.000.

Ukuran 250 gram dipatok Rp115.750.000 dan ukuran 500 gram seharga Rp231.300.000. Sementara itu, harga beli kembali (buy back) emas Antam melonjak Rp9.000 menjadi Rp415.000 per gram.

Pemerintah dan DPR Sepakat Asumsi Makro 2014


Pemerintah bersama Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014.

Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung DPR, Jakarta, Senin 24 Juni 2013, mengungkapkan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi di 2014 yang disetujui mencapai 6,4 hingga 6,9 persen.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi ini masih akan dipengaruhi kondisi global, salah satunya kebijakan stimulus pelonggaran kuantitatif (quantitative easing/QE) yang di keluarkan bank sentral Amerika Serikat.

Untuk itu, lanjut Chatib, pemerintah akan melakukan langkah-langkah agar pertumbuhan ekonomi 2014 tetap sesuai dengan target 6,9 persen, dengan mendorong fiskal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan menyadari hal tersebut, fiskal akan didorong untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mendorong rata stabilitas, daya beli masyarakat, serta distribusi komoditas dengan perhatikan kerangka fiskal," kata Chatib.

Sementara itu, di tempat yang sama, Deputi Gubernur BI Pery Warjiyo menegaskan, ke depan ekonomi Indonesia akan kembali naik setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kebijakan ini juga mendukung perbaikan dari sisi inflasi, defisit transaksi berjalan, dan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS.

Pery menuturkan, di 2014, inflasi akan merosot di kisaran 3,5-5,5 persen atau masih dalam kisaran target bank sentral sebesar 4,5 plus minus satu persen. Angka ini lebih rendah dari proyeksi lonjakan inflasi di 2013, sebesar 7,2 persen akibat penyesuaian harga BBM.

"Pasca-harga BBM naik, biasanya akan ada inflasi kejut yang berlangsung secara temporer selama tiga bulan. Tapi setelah itu, ekonomi Indonesia akan membaik dan meningkatkan kinerja ekspor dan menumbuhkan investasi," jelasnya,

Berikut, asumsi makro ekonomi 2014 dari pemerintah yang disetujui Komisi XI DPR:

Pertumbuhan ekonomi : 6,4-6,9 persen
Inflasi. : 3,5-5,5 persen
Kurs rupiah : Rp9.600-Rp 9.800 per dolar AS
Suku bunga SPN 3 Bulan : 4,5-5,5 persen.
Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) : US$100-115 per barel
Lifting minyak : 900-930 ribu barel per hari
Lifting Gas : 1.240-1.325 MBOEPD.

Rabu, 19 Juni 2013

Jelang Pengumuman The Fed, Saham di Wall Street Menguat


Saham-saham di Wall Street bergerak naik pada penutupan bursa, Selasa sore waktu New York. Pergerakan ini menandakan para pelaku pasar antusias menanti kebijakan baru dari Bank Sentral AS (Federal Reserve).

Seperti diberitakan cnbc.com, indeks Dow Jones melonjak hampir 150 poin. Hal ini dipengaruhi pertemuan dua hari anggota Federal Reserve untuk membahas masa depan program pembelian obligasi bank sentral AS itu, dimulai selasa kemarin.

"Semua mata sekarang tertuju pada The Fed," ujar John Fox, manajer di FAM Value Fund.

The Fed diharapkan untuk merilis pernyataan mengenai kebijakannya pada akhir pertemuan dua hari itu. Ben Bernanke selaku Kepala The Fed dijadwalkan untuk mengadakan konferensi pers pada Rabu besok, usai pertemuan. Investor di berbagai belahan dunia akan menyimak dengan penuh perhatian pengumuman Bernanke mengenai kapan The Fed akan mulai kembali melaksanakan program pembelian obligasi dengan nilai mencapai US$85 miliar per bulannya.

Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 138,38 poin menjadi ditutup pada level 15.318,23.

Sedangkan indeks S&P 500 naik 12,77 poin sehingga berakhir pada level 1.651,81. Adapun indeks Nasdaq melompat 30,05 poin dan berakhir pada level 3.482,18.

Semua sektor kunci S&P berada di wilayah positif, dipimpin oleh saham-saham industri dan telekomunikasi.

"Berita ekonomi sudah baik-baik saja. Tapi hasil pertemuan itu besok akan berdampak besar. Dengan inflasi rendah dan gambaran lapangan kerja belum memuaskan, saya tak melihat alasan bagi The Fed untuk mengubah apapun," kata Fox.

Anggaran Perbaikan Angkutan Umum Masuk APBN 2014


Wakil Menteri Keuangan, Anny Rahmawati, Rabu 19 Juni 2013, menyatakan pemerintah akan mengalokasikan anggaran perbaikan angkutan umum pada 2014 sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Rencananya akan dimasukkan ke angkutan umum sebagai salah satu program Kementerian Perhubungan," katanya saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta.

Anggaran tersebut masuk dalam nota keuangan Rancangan APBN 2014 dan akan dibahas lagi dengan DPR. Namun, ia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai detilnya, karena teknisnya diatur oleh Kementerian Perhubungan.

"Istilahnya perbaikan angkutan umum, Kementerian Perhubungan akan me-lead. Nanti masuk dalam anggaran Kemenhub 2014," katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengusulkan agar kenaikan tarif angkutan umum maksimal 10 persen untuk memenuhi tuntutan perusahaan angkutan terkait rencana akan naiknya harga BBM bersubsidi.

Rabu, 12 Juni 2013

Chairul Tanjung: Kita Perlu Memperbesar Jumlah Orang Kaya

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengusulkan agar pembangunan infrastruktur tidak lagi menggunakan dana APBD atau APBN melainkan dari dana swasta. Jumlah orang kaya perlu ditambah agar pembangunan bisa dibiayai swasta.


Chairul berharap, pemerintah daerah bisa menciptakan iklim usaha yang baik supaya pengusaha atau investor tertarik untuk membangun infrastruktur.

Hal itu disampaikan Chairul dalam acara Diskusi APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) dengan tema 'Upaya Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Transportasi Bagi Masyarakat Diseluruh Provinsi' di Ballroom Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Rabu (12/6/2013).

Chairul menyebut, saat ini di Indonesia ada empat kelompok penduduk, yaitu kelompok miskin yang jumlahnya mencapai 29 juta jiwa, rentan miskin 70 juta jiwa, menengah 100 juta jiwa, dan kelompok atas sebesar 50 juta jiwa.

"Kita perlu memperbesar jumlah orang kaya. Karena merekalah yang membayar pajak. Makin banyak orang kaya, maka makin banyak negara ini memiliki uang," tuturnya.

Supaya jumlah orang kaya bertambah dan orang miskin berkurang, maka harus dilakukan percepatan dan pembangunan ekonomi. "Percepatan dan pembangunan ekonomi bisa dilakukan dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan infrastruktur," ujar Chairul.

Untuk pembangunan infrastruktur, menurut Chairul pendanaannya tak lagi harus berasal dari APBD. Namun berasal dari pihak swasta atau dunia usaha.

"Sekarang ini bangun infrastruktur tak perlu dari APBD. Supaya pertumbuhan ekonomi makin cepat, lebih baik APBD digunakan untuk kebutuhan lain yang tak bisa dicover oleh pihak swasta," katanya.

Ia menyebut, supaya pihak swasta, investor, atau pengusaha tertarik untuk membangun infrastruktur, pemerintah daerah perlu membangun iklim usaha yang baik. Di antaranya memberi kepastian hukum dan kemudahan perizinan. "Biarkan orang kaya yang membangun sendiri infrastrukturnya. Airport, jalan tol, kereta api cepat dan lainnya itu bisa terbangun tanpa dana APBD," katanya.

Ia mencontohkan proyek pembangunan monorel di Bandung bisa dibangun tanpa dana APBD. Pemprov Jabar nantinya bisa memberikan subsidi pada harga tiketnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku usulan tersebut sebagai usulan yang menarik. Ia pun berharap ada sosialisasi payung hukum yang jelas soal swasta yang membangun infrastruktur.

"Lontaran dari Ketua KEN itu cukup bagus. Makanya kita perlu payung hukum supaya tidak ragu melakukan itu. Misalnya ada proyek yang seharusnya selesai 5 tahun, tapi karena harus ada dana dari APBD, proyeknya molor," tuturnya.

Senin, 29 April 2013

Pemerintah Pertimbangkan Pangkas Anggaran Rp30 Triliun


Kementerian Keuangan sedang mengkaji untuk memangkas anggaran dari pos-pos belanja kementerian dan lembaga negara. Ini demi efisiensi keuangan pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan di Jakarta, Kamis 25 April 2013, pemotongan itu akan dapat menghemat anggaran sebesar Rp30 triliun.

Saat ini Kementerian Keuangan sedang menghitung pos anggaran mana saja yang bisa dipangkas. "Masih proses, kami masih hitung kembali," ujar Anny.

Anny mengatakan pemangkasan anggaran ini tidak akan mengganggu program-program prioritas di kementerian dan lembaga. Pemangkasan tersebut diprioritaskan akan menimpa pos-pos anggaran perjalanan dinas.

"Misalnya honor-honor yang konsinyering dan diupayakan tidak bersentuhan dengan belanja modal," kata Anny.

Kementerian Keuangan juga berkoordinasi dengan kementerian lainnya dalam membahas rencana pemotongan anggaran ini. Hasil final pemangkasan akan diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P) 2013.

Diharapkan dengan pemotongan ini, belanja pemerintah dapat lebih efisien dan efektif.

"Segera selesailah, semuanya dirapihkan supaya kementerian lembaga tidak kerepotan nanti didalamnya. Prosesnya masih berjalan," kata Anny.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan tidak segan-segan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika memang itu diperlukan. Sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi, Kementerian Keuangan masih memiliki langkah lain seperti pemangkasan anggaran belanja pemerintah yang tidak menjadi prioritas.

Kemenkeu Dukung BPK Audit Pelaksanaan UN


Kementerian Keuangan menyambut baik akan dilakukannya audit atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan ujian nasional (UN) pada tahun ini.

Pelaksana Tugas Menteri Keuangan, Hatta Rajasa, di kantor BPK, Jakarta, Senin 29 April 2013, mengungkapkan, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk kegiatan rutin nasional tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

"Bahwa semuanya harus sesuai dengan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) dan keppres APBN. Kalau ada tambahan, prosesnya harus benar," tegas Hatta.

Dia menuturkan, meskipun pelaksanaan UN merupakan program prioritas, pengelolaan anggarannya harus dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misalnya, jika membutuhkan persetujuan dari DPR, harus dibahas dengan detail, sehingga tidak ada celah penyelewengan. "Kalau semua sudah benar, baru akan diproses," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota BPK Rizal Djalil mengungkapkan, audit PDTT ini dilakukan BPK atas inisiatif lembaga itu sendiri. Audit dilakukan karena melihat pelaksanaan UN tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Audit pelaksanaan UN ini kami lakukan karena sudah mendesak, juga permintaan dari masyarakat," tuturnya.

Rabu, 10 April 2013

Pemerintah Siapkan Anggaran Kompensasi Jika Harga BBM Naik


Pemerintah akan mempersiapkan anggaran sebagai kompensasi untuk menanggulangi dampak jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Besarannya nanti sesuai dengan kenaikan harga tersebut.

"Sedang dirumuskan. Namanya kan tidak harus BLT (bantuan langsung tunai)," ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 10 April 2013.

Agung optimistis, niatan pemerintah memberikan kompensasi tersebut pasti akan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, kebijakan tersebut pasti akan berpengaruh kepada rakyat, khususnya masyarakat miskin.

Menurut dia, kenaikan harga BBM akan menimbulkan inflasi, sehingga menambah beban rakyat miskin. "Jadi, harus ada kompensasinya dong. Kalau tidak ada keterlaluan. Apalagi, kalau ada yang tidak setuju adanya bantuan itu, kejam sekali," tuturnya.

Dia juga mengatakan, pemerintah akan terus menambah anggaran perlindungan masyarakat. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Senin, 08 April 2013

Menkeu: Pemilu Bisa Topang Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Agus Martowardojo

Pemerintah menurunkan target kisaran pertumbuhan ekonomi 2014, dalam rencana awalnya 7,0-7,7 persen menjadi 6,4-6,9 persen.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, memaparkan, ekonomi dunia yang masih akan mengalami krisis pada tahun depan masih bisa meredam tumbuhnya ekonomi dunia.

"Kami meyakini kalau pertumbuhan dunia di bawah empat persen, secara umum dunia ini masih krisis," ujar Agus di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Senin 8 April 2013.

Dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi dunia tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN plus lima yang diperkirakan pada tahun ini akan memburuk.

Padahal, kawasan Asia khususnya negara-negara ASEAN diharapkan menjadi motor ekonomi dunia saat ini, di tengah memburuknya kondisi kawasan-kawasan lain di dunia. "2013 masih lebih buruk dibandingkan 2012," ungkap Agus.

Meski demikian, dia optimistis Indonesia masih bisa tumbuh di atas enam persen pada 2014. "Dan, pada 2014, kami akan terbantu antara lain adanya pemilu. Itu jadi pendukung tumbuhnya ekonomi," tuturnya.

Nilai Tukar Uang Jepang Melemah

Mata uang Jepang, yen.

Mata uang yen kembali tergelincir pada awal perdagangan Senin 8 April 2013, ke posisi terendah terhadap sejumlah mata uang utama dunia.

Hal tersebut, sebagai respon atas laporan Bank of Japan yang berniat membeli obligasi jatuh tempo pemerintah untuk mengatasi ancaman tekanan deflasi.

Nilar tukar dolar Amerika Serikat terhadap yen melonjak mencapai 98,78 yen pada awal perdagangan valas di Asia, tertinggi sejak Juni 2009. Mata uang euro juga menguat ke level 128,32 terhadap yen, tertinggi sejak Januari 2010.

Pelaku pasar sepertinya terpengaruh dengan pernyataan bank sentral yang mengumumkan bahwa pekan ini akan membeli obligasi pemerintah yang jatuh tempo lebih dari lima tahun senilai 1,2 triliun yen.

Diketahui, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun ini merosot ke rekor terendah ke 0,315 persen pada Jumat lalu.

Sementara itu, analis JP Morgan dalam risetnya seperti dikutip dari laman Reuters, menilai bahwa peredaran uang baru sebagian besar akan digunakan investor Jepang untuk membeli aset berimbal hasil tinggi di luar negeri, sehingga menekan nilai tukar yen.

BNI Lakukan Hapus Tagih Sebesar Rp4,5 Triliun

Presiden Direktur Bank Negara Indonesia, Gatot Suwondo

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat memangil jajaran direksi bank Badan Usaha Milik Negara untuk mengetahui piutang bank mereka.

Selain itu, komisi keuangan ini ingin mengetahui posisi bank pelat merah itu terhadap putusan Mahkamah Konsititusi (MK), yaitu hapus tagih yang diperbolehkan untuk bank BUMN. Salah satu bank itu adalah PT Bank Nagara Indonesia Tbk.

Direktur Utama BNI, Gatot M. Suwondo, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan hapus tagih sebesar Rp4,57 triliun. "Kami sudah melakukan hapus tagih sebesar itu," kata dia di DPR RI, Jakarta, Senin 8 April 2013.

Dari platform sebesar Rp4,57 triliun tersebut, ia memerinci besaran kredit segmen usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp515 miliar, segmen non-UMKN Rp3,7 triliun, dan segmen konsumer sebesar Rp276 miliar.

Gatot mengungkapkan, kredit macet ini berasal dari berbagai sektor yaitu pertanian, pertambangan, perindustrian, listrik, air, gas, kontruksi, perdagangan, restoran, hotel, transportasi jasa-jasa dunia usaha, jasa sosial masyarakat, dan konsumer.

"Sektor industri yang paling tinggi karena mencapai 39,3 persen, yaitu sebesar Rp2,8 triliun," kata dia.