Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengambil sikap terhadap pelanggaran komitmen koalisi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera. Meski dalam code of conduct, PKS telah dinyatakan keluar dari Setgab koalisi karena menentang kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden SBY menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sebuah tindakan.
"Ada yang disebut timing," ujar Julian, Senin 24 Juni 2013.
Meski begitu, menurut Julian, aturan dalam code of conduct sudah jelas. Untuk itu, kata dia, tanpa tindakan sesungguhnya status PKS di koalisi sudah jelas.
"Yang dimaksud dicsana interpretasi bisa luas, tidak harus melakukan sesuatu dalam bentuk sesuatu. Jadi bisa saja tidak melakukan sesuatu tapi bisa ditafsirkan sebagai suatu bentuk sikap juga," ujarnya.
Di samping itu, kabar soal akan dilakukannya reshuffle kabinet semakin menguat di lingkungan Istana. Belakangan muncul kabar bahwa salah satu menteri asal PKS, yakni Menteri Pertanian Suswono, mundur dari jabatannya. Menjawab pertanyaan ini, Julian mengaku belum dapat mengkonfirmasinya.
"Karena itu menyangkut posisi menteri baik itu diangkat maupun diberhentikan merupakan hak prerogratif presiden, saya menunggu apa yang akan disampaikan oleh beliau," katanya.
Menurutnya, proses pengunduran diri itu terjadi biasanya karena ada permintaan dari yang bersangkutan. Sebab, kata dia, posisi menteri sebagai anggota kabinet tentu akan ditentukan atau dipilih atau ditunjuk oleh presiden siapa yang mengisi pos yang ditinggalkan.
Ditemui terpisah, Mentan Suswono, enggan menjawab kabar pengunduran dirinya. "Tanyakan kepada yang memberi info," katanya sambil tertawa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar