Sikap PKS di dalam menyikapi rencana kenaikan BBM sungguh membingungkan. PKS terang-terangan menyatakan menolak kenaikan BBM yang rencananya akan dilakukan pada awal Juli ini.
Meski menolak kenaikan BBM, tiga menteri yang duduk di kabinet tidak menolak alias ikut mensosialisasi kenaikan BBM. Tak hanya itu, PKS juga tidak mau mengundurkan diri dari Setgab Koalisi. Padahal dalam code of conduct jika partai anggota koalisi berbeda pendapat harus mengundurkan diri.
Di sisi lain Presiden SBY sebagai ketua koalisi juga tidak berani mengambil sikap tegas dengan memecat PKS dari koalisi. Lalu apa yang membuat nyali SBY ciut untuk memecat PKS.
Menurut pengamat politik Hanta Yuda, paling tidak ada tiga faktor yang penyebabkan SBY sangat perhitungan untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Faktor pertama adalah PKS saat ini masih menjadi penyeimbang parpol koalisi di parlemen.
"Saat ini jumlah parpol koalisi di parlemen sekitar 75 persen, kalau PKS keluar maka tinggal 65 persen, nah ketika 65 persen yang menjadi penentu koalisi adalah Golkar, sehingga koalisi nantinya akan sangat tergantung dengan Golkar nah inilah yang dihindari SBY," ujar Hanta Yuda kepada merdeka.com, JUmat (14/6).
Faktor kedua yang menjadi pertimbangan SBY tidak berani memecat PKS adalah terbentuknya opini publik bahwa PKS dizalimi oleh SBY. PKS ingin memperjuangkan nasib rakyat dengan menolak kenaikan BBM tetapi malah dikeluarkan dari koalisi.
"Yang ketiga kemungkinan SBY tidak ingin direpotkan dengan kegiatan ekstra parlemen seperti demo dan lain sebagainya yang mungkin terjadi bila PKS dipecat dari koalisi," terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar