Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Jumat 14 Juni 2013, menyatakan partainya tetap berada dalam koalisi. Menurutnya, hingga kini sikap dia sebagai menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pun tetap sejalan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Tidak ada menteri bertentangan dengan Presiden. Di seluruh dunia, menteri dan Presiden tak boleh bertentangan,” kata Tifatul saat menghadiri pertemuan puncak Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali.
Tifatul mengatakan, jabatan menteri yang ia emban merupakan amanah. Soal nasibnya di kabinet apakah dicopot atau tidak terkait sikap PKS yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Tifatul menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Presiden karena merupakan hak prerogatif Presiden.
“Soal posisi Dewan Pimpinan Pusat PKS, sebetulnya ini (tidak berpengaruh karena soal BBM) tidak perlu persetujuan DPR lagi sebab sudah ada alasan (untuk menaikkan BBM) dalam APBN 2013 yang dihitung pada tahun 2012. APBN-P 2013 nanti hanya masalah kompensasi,” ujar Tifatul. Ia meminta kompensasi kenaikan BBM ini nanti dikawal betul peruntukkan dan distribusinya.
Sementara itu, Tifatul membantah ia mangkir pada rapat kabinet Rabu sore kemarin. Menurutnya, ketika itu tak ada sama sekali pemberitahuan soal rapat kabinet. “Yang ada adalah undangan laporan keuangan pemerintah kepada BPK. Saya (tidak datang karena) sudah minta izin kepada Presiden untuk menyosialisasikan kenaikan BBM di internal PKS,” kata dia.
Tifatul juga membantah ada utusan Istana yang menemui salah satu menteri PKS untuk mengabarkan pemecatan partainya dari koalisi. “Tidak ada yang mendatangi saya,” ujarnya.
Prediksi PKS
Sebelumnya, PKS memprediksi Presiden SBY akan memecat salah satu menterinya sebagai konsekuensi sikap mereka menolak kenaikan harga BBM. Namun Tifatul disebut PKS sebagai menteri yang kemungkinannya kecil untuk dicopot.
“Menurut prediksi kami, dari ketiga menteri kami yang ada di kabinet, Menteri Pertanian lah yang akan di-reshuffle. Presiden tahu kok masalah apa yang membelit Mentan,” kata anggota Majelis Syuro PKS, Muhammad Idris Luthfi, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Juni 2013.
Idris mengatakan, keyakinan PKS itu berdasarkan isu yang saat ini beredar di tengah masyarakat, di mana Menteri Pertanian Suswono dianggap bermasalah terkait kasus suap pengurusan kuota daging sapi impor yang sebelumnya telah menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan menjadi tersangka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar