MEDAN - Puluhan Massa Medan Utara sembari membentangkan sejumlah spanduk dan bendera, Massa yang tergabung dalam Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU) sejak Rabu pagi hingga Siang (05/06/2013) mengelar aksi longmarch berjalan kaki dari Simpang Gudang Arang menuju ke Depan Depo Instalasi Pertamina Pekan Labuhan dalam menuntut penolkkan rencana kenaikan BBM karena dianggap bakal menambah kesengsaraan rakyat.
Sesampainya di depan Depo pertamina yang mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian tersebut, Ketua PMMU Saharuddin didampingi kordinator aksi lapangan Muchtar lam peryataan sikapnya dmenegaskan, kebijakan menaikkan harga BBM dan listrik selalu saja melahirkan problem yang serius antara rakyat dan Pemerintah, lagi-lagi alasan ketekoran APBN disebabkan subsidi BBM yang melebihi total anggaran infrastruktur dan menjadikan APBN 2013 mengalami defisit menjadi kambing hitam dan lagi-lagi defisit itu harus ditanggung oleh rakyat dalam bentuk hutang.
Dampak kenaikan harga BBM dipastikan akan mempengaruhi kenaikan ongkos produksi seluruh sendi dan sektor kehidupan rakyat dan yang paling terpukul jaga rakyat miskin berprofesi petani, buruh dan nelayan dan lainnya.
Belum lagi tarik menarik karena kepentingan politik jelang Pemilu 2014 dirasakan turut mempengaruhi kegaduhan kebijakan kenaikan BBM, dan lagi-lagi rakyat akan menjadi Objek yang paling dipengaruhi atas kondisi ini, oleh karena itu ada baiknya pertimbangan kenaikan BBM dilaksanakan pasca pemilu 2014 nanti agar politisasi kenaikan BBM dapat dieliminir.
"Rakyat sesungguhnya membutuhkan jaminan atas tata kelola sumber daya alam dan energi yang bersih dari praktik korupsi, monopoli dan mafia BBM,"tegas Saharuddin sembari melanjutkan aksi penolkkan BBM ke gedung DPRD Kota Medan, Pemko Medan serta Pertamina UPMS I Medan jalan Putri Hijau Medan. Massa juga meminta pimpinan DPRD/Anggota DPRD Medan, Pemko Medan serta GM Pertamina UPMS I Sumbagut untuk bersama-sama menolak kenaikan BBM sebelum Pemilu 2014, mendukung langkah-lamgkah organisasi rakyat dan mahasiswa terhadap gugatan atas dusta BBM bersubsidi dengan nomor perkara 242/PDT.G.2013/PNJKT.PST-20 May 2013 dengan jadwal sidang pertama tanggal 18 Juni 2013 di PN Jakarta Pusat.
Mendesak KPK untuk membongkar berbagai dugaan KKN tata kelola di lingkungan pertamina dan energi sumberdaya alam serta Migas dapat terkuak, menuntut evaluasi pengawasan distribusi minyak dari hulu hingga hilir sebab dalam pengamatan serta pemberitaan media massa ternyata masih banyak di dapati lokasi siong serta mobil tangki kencing yang diduga dibekingi aparat tertentu.
Mendesak Pertamina UPMS I Medan Sumbagut untuk membentuk Tim terpadu lintas sektoral untuk pengawasan distribusi BBM dan menangkap pelaku BBM illegal.(GS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar