Partai Demokrat mempersilahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasang bendera di posko pemberian bantuan langsung tunai (BLT) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Disampaikan Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Sopacua, pernyataan dirinya sebagai bukti bahwa kebijakan pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak bermuatan politis.
Kisruh dukungan PKS atas kebijakan kenaikan BBM memunculkan desakan agar partai itu keluar dari koalisi Sekretariat Gabugan (Setgap). Menurut anggota Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, posisi PKS saat ini setara dengan Partai Demokrat dalam koalisi.
"PKS bukan bawahanya Demokrat. Aneh kalau yang menyuruh Demokrat. Kami setara, mestinya saling menghormati," katanya di DPR RI, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2013.
Bahkan ia mengatakan banyak isu yang terus menekan PKS. Salah satunya kenapa PKS menolak kenaikan harga BBM namun setuju kenaikan harga Sapi.
"Ini pengalihan isu tak bertanggung jawab," katanya.
Hidayat menjelaskan masalah harga daging sapi, tidak ada hubungan dengan partai dakwah ini. "Itu urusan Kementan dan kemendag, yang menterinya digadang- gadang menjadi capres dari partai tertentu," katanya.
Ia memastikan PKS tidak berkolisi dengan Partai Demokrat. Baginya PKS berkoalisi dengan Setgab.
"Saat ini PKS tegas menolak rencana kenaikan harga BBM. Masalah tetap atau keluar koalisi itu di bagian yang lain," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar