Pemerintah menargetkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Juni nanti. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga kestabilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Konsumsi BBM yang kecenderungannya akan semakin membengkak seiring geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam beberapa tahun ke belakang, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan selalu jebol.
Melonjaknya anggaran subsidi BBM membuat pemerintah harus mengalokasikan dana tambahan pada pos tersebut. Konsekuensinya, anggaran negara untuk pembangunan bangsa dengan tujuan pengentasan kemiskinan semakin kurus.
Akhirnya setelah sempat tarik ulur rencana kenaikan harga BBM, presiden dalam pidatonya di hadapan para menteri, gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia, menegaskan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencana tersebut bakal direalisasikan usai pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (RAPBN-P) 2013.
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada premium yang sebelumnya Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 dan solar sebelumnya Rp 4.500 menjadi Rp 5.500.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, kenaikan harga BBM akan direalisasikan jika dana kompensasi ke masyarakat sudah siap. Pertanyaannya, kapan dana tersebut siap? "Dana kompensasi akan disampaikan dalam RAPBN-P 2013. dan akan segera dibahas pemerintah dan DPR," jelas SBY saat membuka Musrenbangnas di Bidakara, Jakarta.
SBY pun meminta agar pembahasan RAPBN-P 2013 bisa tuntas dalam waktu satu bulan. Pemerintah dan DPR mulai membahas RAPBN terhitung mulai 1 Mei.
Dana kompensasi ini akan disalurkan dalam beberapa program. Program tersebut ialah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beras miskin, beasiswa miskin, program keluarga harapan (PKH), bantuan-bantuan pusat dan daerah, dan kesetiakawanan sosial seperti pasar murah dari BUMN dan swasta.
Beberapa kalangan menilai langkah Presiden SBY ini sudah terlambat. Inisiatif ini seharusnya sudah bisa diterapkan sejak beberapa tahun lalu.
Sejumlah kalangan bahkan menilai kebijakan ini adalah strategi politik dengan dana kompensasi sebagai senjata pamungkasnya. Pemikiran ini muncul lantaran Indonesia akan menyambut pemilihan umum pada tahun depan.
Berikut kami mencoba merangkum beberapa tokoh yang menilai kebijakan kenaikan harga BBM ini sudah terlambat yang ditengok dari merdeka.com.
1. Jusuf Kalla
Rencana mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah dibicarakan berlarut-larut. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai seharusnya pemerintah sudah mengurangi subsidi BBM sejak dua tahun lalu.
"Ini sudah telat dua tahun harusnya sudah dari dulu-dulu kebijakan untuk menaikkan BBM bersubsidi. Mungkin pemerintah masih takut melihat dampak-dampaknya," ujar Kalla di Hotel Darmawangsa, Jakarta.
Kalla mengatakan, seandainya pemerintah mengurangi subsidi BBM sejak dua tahun lalu, tentu pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan terlibas oleh Filipina.
Pertumbuhan Filipina saat ini mencapai 7,8 persen atau jauh di bawah Indonesia yang hanya sebesar 6,2 persen.
2. Satya W Yudha
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, kesalahan pemerintah terbesar adalah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan anggota Badan Anggaran DPR yang juga Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha.
Pernyataan tersebut muncul manakala rencana kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini menjadi polemik lantaran pembahasan yang berlarut. Belum jelasnya kebijakan ini justru membuat harga barang-barang konsumsi melonjak di pasaran.
Kondisi ini menggambarkan keterkejutan inflasi atau shock inflation di masyarakat. "Kalau pemerintah sudah menaikkan pada 2011 maka tidak akan ada polemik pembahasan ini," ungkap Yudha.
3. Faisal Basri
Pengamat ekonomi, Faisal Basri, menilai kenaikan harga BBM seharusnya dilakukan pada 2011. Menurutnya, keragu-raguan pemerintah, membuat dampak kenaikan harga BBM sudah bisa dirasakan sebelum harga BBM dinaikan.
Dia menegaskan sudah dua tahun pemerintah hanya melakukan kajian dan tanpa melakukan suatu keputusan konkrit. Itu justru membuat biaya kenaikan BBM menjadi tinggi jika dihitung inflasi akibat spekulasi.
4. Raja Sapta Oktohari
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari mendukung kebijakan kenaikan harga BBM ini. Kenaikan harga BBM, menurutnya, akan memberi kepastian bagi usaha investasi di Indonesia.
"Ini sudah terlambat, harusnya pemerintah segera menaikkan harga BBM," ujarnya.
Kalangan pengusaha muda, lanjutnya, yakin kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan membebani iklim usaha di Tanah Air. Hipmi mengingatkan pemerintah untuk menjaga distribusi BBM pasca kebijakan kenaikan.
Pasalnya, jika terjadi keterlambatan maka akan memukul masyarakat dua kali dan imbasnya juga akan terkena pada dunia usaha.
5. Tony Prasetiantono
Akademisi dari Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono menilai pemerintah sudah terlambat menaikkan harga BBM. Momentum terbaik memotong subsidi BBM adalah tahun lalu.
Tahun lalu, menurutnya, inflasi berhasil ditekan rendah menjadi 4,3 persen. Kini situasinya sudah berbeda. Tanpa disangka, harga hortikultura menyodok, sehingga inflasi year on year kini 5,9 persen.
"Terlambat menaikkan harga BBM masih lebih baik daripada tidak sama sekali," ujarnya.
Pada 2012, subsidi BBM−baik yang dikonsumsi langsung oleh kendaraan maupun digunakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)−sudah menembus Rp 300 triliun. Ini menggambarkan subsidi sudah mencapai 20 persen dari volume APBN sebesar Rp 1.500 triliun.
Tahun ini, diperkirakan subsidi akan meningkat menjadi Rp 320 triliun dari volume APBN Rp 1.600 triliun. Jika terus dibiarkan, maka tahun depan subsidi akan melebihi Rp 350 triliun, bahkan mengarah ke Rp 400 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar