Sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah menyiapkan program untuk memproteksi warga tidak mampu dari peningkatan inflasi yang disebabkan kenaikan BBM. Ada empat kebijakan yang disiapkan, yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), penambahan beras untuk rakyat miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan siswa miskin (BSM).
Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, DPR pun menyetujui RAPBN-P 2013 yang telah memasukkan paket kenaikan harga BBM dan program proteksi warga tidak mampu. Pengumuman kenaikan pun dilakukan pada Jumat (21/6) malam di Kementerian Koordinator Perekonomian.
Penyaluran BLSM tahap pertama pun dimulai sejak Sabtu (22/06) di 14 kota Besar di seluruh Indonesia. Sementara itu, di tingkat kota/kabupaten mendapatkan jatah pada tahap ketiga dengan target hingga bulan Juli.
Penyaluran BLSM bersamaan dengan kartu perlindungan social (KPS) kepada rumah tangga sasaran (RTS). KPS menjadi syarat utama pengambilan BLSM sebesar Rp 150.000 selama empat bulan di kantor pos. Pembayaran BLSM dilakukan dua kali dengan nilai Rp 300.000.
Namun, program ini tidak berjalan sempurna. Ada beberapa masalah yang dihadapi terhadap kebijakan strategis pemerintah ini. Apa saja?
1. Ada kecamatan yang menolak
Takut bermasalah dengan warganya, Camat Pancurbatu, Deli Serdang, Sumatera Utara menolak menerima KPS. Langkah itu terpaksa dilakukan karena jumlah penerima BLSM di kawasan itu berkurang.
"Kecamatan Pancurbatu yang jumlah penerima BLSM-nya mencapai 6.247 rumah tangga sasaran dari 18 desa/kelurahan menolak KPS karena takut bermasalah dengan warganya sehubungan jumlah penerimanya berkurang," kata Humas PT Pos Indonesia (Persero) Wilayah Sumut-Aceh, Ahmad Fachruddin Daulay di Medan, Sabtu (23/6).
Karena mendapat penolakan, PT Pos akan melakukan pembicaraan dengan kepala daerah dan masyarakat setempat soal kebijakan penetapan penerima dana BLSM itu. Tahun ini, jumlah penerima hanya 1,1 juta RTS dari tahun 2008 yang berjumlah 1,28 juta rumah tangga.
2. Tak ada sosialisasi di Bekasi
Tidak adanya sosialisasi mengenai pencairan dana BLSM membuat bingung Pemerintah kota (Pemkot) Bekasi. Sampai saat ini, Pemkot belum mendapatkan laporan terkait pencairan bantuan secara cuma-cuma yang dikabarkan diambil dari utang luar negeri itu.
"Di Kota Bekasi belum ada (pencarian), kami nggak tahu kapan (penyaluran BLSM)," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen di Bekasi, Minggu (23/06).
Laporan yang dimaksud adalah laporan dari tingkat RT/RW, kelurahan maupun kecamatan terkait jumlah warga tidak mampu yang akan menerima BLSM. Selain tak ada laporan, Pemkot Bekasi juga tidak mengetahui persis teknis pencairannya kepada masyarakat.
Namun, Zulkarnaen menduga proses pencairannya sama seperti bantuan langsung tunai (BLT) beberapa tahun lalu. "Mungkin seperti BLT," ucapnya singkat.
3. Bisa habis sehari
Pengamat Ekonomi, Faisal Basri mengatakan, dana yang diberikan melalui BLSM akan menambah daya beli masyarakat, namun tidak meningkatan perekonomian Indonesia. Seharusnya, didukung dengan mendorong usaha perkembangan industri berupa lapangan kerja yang berkualitas.
"Dana BLSM membuat semakin rendah upah seseorang. Semakin dikasih kan semakin rendah dong. Ini BLSM dua bulan sekali kan aneh, gaji aja sebulan sekali. Orang miskin kan keinginan lebih banyak dari kemampuannya kan. Kemudian BLSM datang dua kali setiap dua bulan Rp 300 ribu, itu sehari juga habis," ujarnya saat diskusi Polemik Sindo dengan tema BBM Naik, Siapa Tercekik di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (22/6).
Belum lagi harga-harga yang naik dua kali itu malah membebankan rakyat. "Efeknya sampai empat-lima bulan karena upah baru bisa naik Januari 2014. Sementara harga sembako tidak bisa dipantau begitu saja, sehingga terjadi penurunan kesejahteraan rakyat sampai Desember," tutup dia.
Dia juga tidak menyakini, bahwa bantuan BLSM akan berjalan semulus yang diperkirakan pemerintah. "Saya enggak yakin, kita lihat saja nanti. Kapan data orang miskin dimasukkan juga enggak jelas kan," tegasnya.
4. Ada bupati menolak
Bupati Bandung Dadang M Nasser secara tegas menolak BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Menurutnya BLSM tidak berbentuk uang tunai yang diserahkan kepada masyarakat.
"Uang tunai itu tidak mendidik dan menjadikan masyarakat malas. Carikan solusi lain dong yang bisa mendidik masyarakat. Daripada uang langsung, misalnya lebih baik bentuk program lain," jelasnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, BLSM kerap tidak tepat sasaran dan cenderung politis. Karena pemerintah daerah yang direpotkan dengan program BLSM tersebut.
"Sebab, mereka hanya menunggu bantuan pemerintah, sehingga tidak mau berusaha," jawabnya.
5. Warga tidak menggunakan untuk kebutuhan harian
Sejumlah warga penerima bantuan langsung sementara masyarakat mengaku akan memanfaatkan dana tersebut, tapi tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan membayar tagihan dan menambah modal usaha.
"Sudah lima bulan saya tidak bisa membayar tagihan PDAM. Karenanya, uang ini akan digunakan untuk membayar tagihan air. Kebetulan belum diputus oleh PDAM," kata warga Kelurahan Pringgokusuman Karmi usai menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Sabtu.
Perempuan berusia 54 tahun tersebut sehari-hari bekerja berjualan nasi bungkus di Stasiun Tugu dengan pendapatan yang tidak pasti. Sehingga dengan rata-rata tagihan air dalam satu bulan Rp 55 ribu membuatnya sulit membayar tagihan.
Sementara itu, Painem (80) mengaku akan memanfaatkan uang yang diterimanya untuk menambah modal usaha berjualan nasi bungkus di Pasar Beringharjo.
"Harga bahan kebutuhan pokok di pasar sudah naik sehingga hasil penjualan nasi bungkus kemarin sudah tidak dapat digunakan untuk membeli bahan makanan. Karenanya, uang ini akan digunakan untuk kulakan," kata warga Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen yang datang ke kantor pos diantar oleh anak laki-lakinya.
Senada, Hari Sukihartono yang akan memanfaatkan bantuan langsung sementara masyarakat itu untuk menambah modal usahanya membuat tas sepeda motor.
"Namanya kerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Karenanya, uang ini bisa digunakan untuk tambahan modal usaha," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar