Indonesia saat ini dinilai sangat lemah dalam pengembangan industri hulu. Pemerintah seolah tutup mata mengenai industri hulu yang banyak dikuasai asing. Dengan banyaknya industri di bagian hulu yang dikuasai asing, industri dalam negeri yang mengembangkan produk menjadi kesulitan.
"Misalnya sepatu, baju yang kamu pakai, karpet itu industri hulu bahannya dikuasai asing, harusnya itu pemerintah lebih mengembangkan ke situ," ucap Ketua Tim Kerja RUU Perindustrian Kadin, Rauf Purnama dalam diskusi Kadin di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (24/6).
Menurut Rauf, hal ini sangat berbeda dengan Indonesia ketika dipimpin oleh Soekarno. Di era presiden pertama itu, pemerintah berlomba-lomba untuk membuat pabrik seperti pabrik kertas, pabrik semen yang langsung mengelola sumber daya alam Indonesia, meski keuangan masih minim lantaran republik belum lama merdeka.
Rauf menilai kebijakan Soekarno sudah tepat. Sebab industri hulu merupakan bisnis berbiaya tinggi dan berisiko besar, sehingga awalnya harus dikelola pemerintah.
"Bung Karno dulu banyak bikin pabrik kertas, semen, itu industri hulu. Nanti kalau (industri) sudah mampu diserahkan ke swasta," jelasnya.
Kini, tim ini menyarankan pemerintah menguasai industri hulu yang sementara dikuasai asing di Indonesia dengan pendanaan mekanisme PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Jika pemerintah tidak mempunyai cukup dana, maka bisa dikerjasamakan dengan swasta industri dalam negeri.
"Pemerintah harus mayoritas dan uangnya banyak. Sekarang itu sebenarnya pemerintah mampu tinggal mau apa enggak. Tinggal menyamakan mind set, pendapat industri hulu gimana. Kalau pemerintah enggak kuat bisa swasta," kata Rauf.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar