Chatib Basri kini sudah resmi menjadi menteri keuangan menggantikan Agus Martowardojo yang sebentar lagi akan duduk di kursi Gubernur Bank Indonesia yang ditinggalkan Darmin Nasution.
Pelantikan Chatib dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatannya sebagai menkeu melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 60P Tahun 2013.
Sebelum ini, Chatib telah malang melintang dalam sistem perekonomian nasional maupun global. Mulai dari dosen, konsultan lembaga keuangan internasional, dewan komisaris beberapa perusahaan publik hingga akhirnya menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Beberapa kalangan berharap kehadiran Chatib sebagai orang nomor satu di kursi bendahara umum negara dapat membawa peningkatan kinerja perekonomian Tanah Air.
Salah satu dukungan datang dari koleganya di pemerintahan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dahlan menilai Chatib merupakan sosok profesional yang pernah merasakan bekerja di birokrasi maupun akademisi ketika masih menjadi ahli makro ekonomi Universitas Indonesia. Dahlan juga optimis Chatib akan mampu mengejar investasi masuk ke Indonesia.
Poin plus lain Chatib, imbuh Dahlan, adalah sosoknya yang independen, tidak berlatar belakang partai politik. Sehingga, dia yakin investor bisa diyakinkan dengan kebijakannya.
Laiknya kehidupan tentu akan ditemui ketidaksepahaman. Penunjukan Chatib Basri juga mendapat pertentangan seperti dari pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Ahmad Erani Yustika. Erani menilai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Chatib Basri tidak pantas ditunjuk menjabat menteri keuangan. Selain terlalu melayani kepentingan asing, dia dianggap kurang pro terhadap kebutuhan sektor ekonomi riil dalam negeri.
Ahmad Erani menilai sejak awal nama Chatib muncul, dia menduganya sebagai pesanan lembaga asing seperti Bank Dunia ataupun Dana Moneter Internasional (IMF). Karena itu, pendekatannya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sama saja seperti menkeu sebelumnya, yaitu kurang berpihak pada pelaku usaha kecil.
Pro kontra bermunculan namun Presiden SBY tetap pada keputusannya memilih Chatib sebagai kepanjangan tangannya dalam menjadi bendahara umum negara.
Setelah resmi menjabat sebagai menteri keuangan baru, Chatib Basri langsung umbar janji rencana kerjanya untuk perubahan perekonomian. Berikut merdeka.com memaparkan kelima janji Chatib sebagai pengingat masyarakat untuk mengawasi implementasinya.
1. Janji selesaikan masalah Jembatan Selat Sunda (JSS)
Pada masa kepemimpinan Agus Martowardojo sebagai menteri keuangan, proses pembangunan jembatan selat sunda (JSS) terkesan terkatung-katung.
Pasalnya, Agus Marto ngotot ada peran pemerintah melalui anggaran negara untuk studi kelaikan yang dilakukan grup Artha Graha. Ini agar pemerintah juga dapat mengawasi proses implementasi supaya di kemudian hari tidak ada penyelewengan.
Sementara di sisi lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyerahkan sepenuhnya ke pihak swasta. Menteri Keuangan baru Chatib Basri menegaskan, proyek pembangunan JSS akan dilanjutkan. Permasalahan yang ada selama ini akan coba diselesaikan.
Saat ini, pemerintah menyatakan proses studi kelaikan untuk pembangunan JSS yang masuk ke dalam Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) telah dilaksanakan. Pemerintah merogoh kocek sebesar Rp 20 miliar untuk biaya proses studi tersebut.
2. Janji naikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi salah satu tugas awal yang siap dilaksanakan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri. Dia percaya kebijakan itu bakal mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan menaikkan kepercayaan pasar pada pemerintah.
Kenaikan harga BBM bersubsidi, menurutnya, pantas untuk dinaikkan dan menjadi prioritasnya untuk dapat dilaksanakan. Tujuannya tak lain agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih sehat dan dapat menghemat sekitar Rp 37 triliun dari dana subsidi.
Dana itu bisa dialokasikan ulang untuk kebutuhan masyarakat miskin, dibanding pengguna BBM yang menurutnya kebanyakan kelas menengah atas.
Menaikkan harga jual BBM menurut Chatib, akan menjadi salah satu strategi lain mengelola aliran dana asing yang masuk ke Indonesia agar lebih berkelanjutan. Pasalnya, dengan krisis di Eropa dan Amerika Serikat masih lesu, negara ini masih akan jadi tujuan investor internasional.
Hal itu terbukti dari performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus mencetak rekor sejak awal tahun ini. Jika penanam modal tidak diyakinkan agar berinvestasi berkelanjutan, imbasnya bisa berbahaya bagi keuangan negara.
3. Janji bersihkan pegawai pajak nakal
Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan akan memanggil Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Fuad Rahmany terkait penyelewengan pegawai pajak yang masih 'nakal'. Rapat pimpinan itu adalah program awal membersihkan kementeriannya dari pegawai yang terindikasi terlibat pidana.
Chatib menjelaskan, kejadian pegawai pajak yang 'nakal' adalah kejadian yang terus berulang-ulang. Maka dari itu pihaknya akan mendengarkan penjelasan langsung dari Dirjen Pajak.
Fuad sendiri membenarkan masih banyak pegawai pajak yang nakal. Dirinya sempat naik pitam terhadap masih banyak ditemukannya penyelewengan oleh pegawai pajak.
4. Janji tidak akan ada blokir anggaran
Agus Martowardojo dikenal sebagai salah satu menteri keuangan yang cukup ketat dan hati-hati dalam hal pengelolaan anggaran. Termasuk pemberian insentif untuk calon investor.
Sampai-sampai, Kemenkeu dituding ikut membuat pelaksanaan ujian nasional (UN) menjadi karut marut lantaran anggaran Kemendikbud masih diblokir. Padahal, pemblokiran anggaran karena ada yang janggal. Belum lagi lambannya proses pengajuan tax holiday di Kemenkeu.
Bagaimana pasca lengsernya Agus Marto? Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, selama ini ada stigma atau persepsi bahwa Kementerian Keuangan lebih banyak menghentikan (stopper) anggaran Kementerian/Lembaga dibandingkan menjadi penolong (helper). Chatib ingin mengubah persepsi itu.
Yang dimaksud dengan stopper, kata dia, terkait pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga dan masalah-masalah insentif untuk menggenjot investasi. Di bawah kepemimpinannya, Chatib akan melakukan evaluasi.
5. Janji permudah investor dapat keringanan pajak
Kebijakan keringanan pajak misalnya tax holiday dianggap tidak maksimal, khususnya oleh Menteri Perindustrian M.S Hidayat. Dia mengaku heran, Kementerian Keuangan terlalu pelit memberi insentif fiskal itu. Selama era kepemimpinan Menteri Keuangan Agus Martowardojo hanya perusahaan Unilever dan Boutadine yang dapat keringanan pajak.
Menteri Keuangan Chatib Basri usai dilantik mengaku sadar pemberian keringan pajak di era sebelumnya cukup irit. Karena itu dia akan mencoba meningkatkan efektivitas pemberian insentifnya supaya menguntungkan investor baik dalam maupun luar negeri.
Chatib menilai sulitnya keringanan pajak diberikan pada swasta karena ada syarat inovasi. Perusahaan itu harus menciptakan lapangan kerja besar dan membawa teknologi baru yang belum pernah dimiliki industri dalam negeri.
Dia menilai, persyaratan itu cukup berat bagi investor baru. Sehingga Chatib mempertimbangkan untuk memperlonggar aturan tersebut supaya pengusaha lebih mudah mendapat keringanan pajak.
Dari data Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu BKF hanya dua perusahaan yang tahun lalu diizinkan dapat keringanan pajak. Perusahaan yang mendapat tax holiday tidak perlu membayar PPh selama 5 tahun sesuai peraturan menteri keuangan nomor 436/2012. Di tahun ke-6 dan ke-7 membayar PPh 50 persen saja. Lalu di tahun ke-8, perusahaan wajib membayar penuh kewajiban pajak mereka. (Mdk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar