Anggota Komisi X DPR Zul Fadhli mengatakan, keterlambatan pelaksanaan UN di 11 provinsi karena adanya dugaan permainan kotor di perusahaan PT Ghalia Indonesia, sebagai pemenang tender mencetak soal. Dia pun meminta perusahaan tersebut dicoret.
"PT Ghalia harus diberi sanksi blacklist. Ada indikasi penunjukan Ghalia ini aroma penyimpangan," kata Zul saat dihubungi, Senin (15/4).
Karena diduga ada indikasi penyimpangan, Zul mendesak supaya dilakukan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga diharuskan bertanggungjawab. Seharusnya, lanjut Zul, jadwal UN juga harus serentak diundur.
"UN tidak serempak ini berarti melanggar prinsip keadilan. Mestinya Mendikbud mengundurkan semua jadwal UN," terangnya.
Ke depan, Komisi X DPR berharap percetakan soal UN sebaiknya tidak perlu dipusatkan. Perlu pembenahan sistem, seperti mencetak di daerah.
"Ke depan Percetakan di desentralisasikan saja, tidak perlu sentralisasi di pusat. Ujian nasional amatiran," kata Zul.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar