Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman setuju jika pemerintah mengurangi besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Terlebih, selama ini tingkat kebocoran subsidi semakin besar. Subsidi cenderung dinikmati masyarakat mampu.
"Kita sepakat. Subsidi harus tepat sasaran, apa subsidi tepat sasaran atau tidak? Berdasarkan pengamatan kami subsidi barang tidak tepat, harusnya yang tidak mampu yang disubsidi, tapi kan ini tidak," ujar Irman di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/4).
Jauhnya disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi diakui membuat beban subsidi semakin besar. Berangkat dari kondisi tersebut, DPD setuju jika ada penyesuaian harga.
"Misalnya, BBM naikkan harga tertentu bisa menghemat Rp 100 triliun. Misalnya, 20 persen untuk kurang mampu, infrastruktur pedesaan, pendidikan dan kesehatan, UMKM," tegasnya.
Dia juga sepakat jika harga BBM ditetapkan di level Rp 6.000 per liter atau naik Rp 1.500 dari posisi saat ini. "Reasonable, yang penting tersedia," ucapnya.
Meski demikian, perlu ada pemberian kompensasi bagi masyarakat tidak mampu jika langkah itu jadi dilaksanakan. Namun dilakukan secara selektif.
"Langsung ke korban harus ada, kan pasti juga langsung dirasakan oleh masyarakat misal dinaikkan tapi selektif. Ambilah 20 persen termiskin misalnya," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar