Suseno Kramadibrata Gantikan Samin Tan Jadi Dirut Bumi Minerals

PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) resmi menerima pengunduran Samin Tan dari jajaran direksi perseroan. Persetujuan ini diumumkan perseroan setelah melakukan rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa di Hotel JS Luwansa di Jakarta, Jumat 28 Juni 2013.

Investor Relations Bumi Resources Minerals, Herwin Hidayat, mengungkapkan, dalam rapat, para pemegang saham telah setuju dengan pengunduran diri Samin Tan. "Kami tidak bisa menahan, karena itu adalah hak pribadi," katanya.

Untuk itu, pemegang saham dalam RUPSLB mengangkat Suseno Kramadibrata menjadi direktur utama. Suseno sendiri, menurut Herwin, sudah 25 tahun malang melintang di dunia pertambangan.

Sebelum bergabung dengan Bumi Resources Minerals, Suseno salah satunya pernah bekerja di Grup Adaro. Dia juga direktur PT Gorontalo Minerals dan PT Citra Palu Minerals.

Terakhir, Suseno menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Bumi Resources Minerals.

Herwin mengatakan, dengan adanya direksi baru, maka perusahaan dapat mengoptimalisasi berbagai aset, terutama aset di luar negeri seperti di Afrika. Kondisi politik Afrika yang sedang berubah seperti di Mauritania menjadi kendala perseroan.

Selain itu, aset-aset di dalam negeri pun seperti di Gorontalo dan Citra Palu masih dalam tahap eksplorasi. Dalam dua tahun mendatang, kedua aset tersebut akan masuk dalam tahap eksploitasi.

Mahaka Kembangkan Bisnis Media Digital

Persaingan bisnis media saat ini semakin ketat. Tidak hanya sebatas sesama jenis media, tetapi juga dengan media berbeda.

Untuk menghadapi persaingan yang kompetitif itu, PT Mahaka Media Tbk berencana untuk mengembangkan bisnis digital pada 2013.

Direktur Utama Mahaka Media, Adrian Syarkawie, Jumat 28 Juni 2013, mengatakan, perseroan akan menjadikan media digital sebagai salah satu penopang penerimaan pendapatan selama 2013.

"Kami melihat industri digital itu luar biasa. Untuk itu, kami akan kembangkan bisnis ini agar berkontribusi pada pendapatan perseroan tahun ini," kata Adrian usai rapat umum pemegang saham (RUPS) Mahaka Media di Jakarta.

Ia pun menargetkan bisnis digital akan memberikan kontribusi sebesar 10-15 persen terhadap total target pendapatan. "Kami harapkan total revenue 2013 sebesar Rp308 miliar, atau naik dibanding 2012 yang mencapai Rp265 miliar, ujarnya.

Melihat peluang bisnis digital yang begitu besar, ke depan, ia pun tertarik untuk mengembangkan bisnis Republika Online dan Radio Gen FM.

"Republika Online masih bisa di-push untuk menjadi lebih baik. Kemudian, Gen FM dan Jak FM, mereka sudah memiliki digital yang bagus. Itu akan kami kembangkan," tegasnya.

Ganti direksi

Sementara itu, RUPS Mahaka Media juga menyetujui perubahan susunan dewan direksi perseroan. Direktur yang baru adalah Agoosh Yoosran.

Dia menggantikan Susie Hartadji sebagai direktur Corporate Affair dan Sekretaris Perusahaan.

Adrian menambahkan, RUPS juga menyetujui pengangkatan kembali Abdulgani MA dan R. Harry Zulnardy sebagai komisaris.

Selama 2012, Adrian menjelaskan, perseroan mampu membukukan kenaikan laba bersih sebesar 43 persen menjadi Rp4,04 miliar dibandingkan 2011 yang mencapai Rp2,82 miliar. Sementara itu, kenaikan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar 13 persen menjadi Rp37,82 miliar dibandingkan selama 2011.

Namun, dia menjelaskan, Mahaka Media tidak membagikan dividen kepada pemegang saham dari perolehan laba 2012. Laba bersih perseroan digunakan untuk modal kerja.

Semen Baturaja: Kenaikan Harga BBM Hanya Pengaruhi Biaya Transpor

Direktur Utama PT Semen Baturaja Tbk, Pamudji Rahardjo, menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menambah beban perusahaan pada ongkos angkutan semen.

Meski begitu, Pamudji, yang ditemui Jumat 28 Juni 2013, tak mengeluhkannya. Karena, peningkatan biaya transportasi semen itu tak terlalu signifikan.

"Harga BBM naik dan memang berdampak untuk biaya transportasi angkutan semen, distribusi dari pabrik ke konsumen," ujar Pamudji usai pencatatan saham perdana perusahaan pelat merah itu di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Pamudji menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi tak membebani ongkos produksi semen. "Kami menggunakan energi batu bara dan listrik," kata Pamudji.

Semen Baturaja mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik. Dalam lima tahun terakhir, laba kotor naik sebesar 13 persen, laba usaha tumbuh 14 persen, dan laba bersih meningkat 22 persen.

Dalam lima tahun terakhir, volume penjualan perseroan meningkat, rata-rata sebesar 4 persen per tahun, sejalan dengan permintan semen di wilayah pemasarannya. Diperkirakan permintaan ini masih meningkat dalam lima tahun ke depan.

Pertumbuhan penjualan diikuti dengan efisiensi operasional yang dilakukan manajemen, sehingga mendorong peningkatan keuntungan perseroan.

Semen Indonesia Kucurkan Miliaran Rupiah Investasi di Vietnam

PT Semen Indonesia Tbk siap mengembangkan usaha di Vietnam untuk menjajal pasar produknya di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Utama Semen Indonesia, Dwi Soetjipto, Jumat 28 Juni 2013, menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan investasi miliaran dolar AS untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan di Vietnam demi kemudahan aktivitas ekspor produknya.

"Ada kurang lebih Rp20-30 miliar atau 40-60 miliar Vietnam dong untuk memperbaiki fasilitas pemuatan di dermaga. Nantinya, produk semen dari pabrik kami bisa untuk ekspor," ujar Dwi di Jakarta.

Pada awal 2013, Semen Indonesia membeli sebagian besar saham sebuah perusahaan penghasil semen Vietnam, Thang Long Cement, sebesar US$350 juta. Menurut Dwi, Semen Indonesia menargetkan dari perusahaan itu produksi sebanyak 2,3 juta ton pada tahun ini.

Akuisisi itu dilakukan ketika BUMN ini masih belum berganti nama dari Semen Gresik menjadi Semen Indonesia. "Nantinya ada 1,8 juta ton semen untuk konsumsi di Vietnam dan 500 ribu ton semen untuk diekspor ke negara Asia lain, seperti Bangladesh dan Srilanka," kata Dwi.

Namun, Dwi melanjutkan, hingga tujuh bulan, Semen Indonesia belum memperoleh keuntungan. Perusahaan itu cenderung merugi karena pinjaman dengan bunga yang amat tinggi dari bank setempat. "Bunga pinjaman dari bank lokal hingga di atas 20 persen," kata Dwi.

Oleh karena itu, Semen Indonesia menargetkan perolehan laba pada tahun depan. "Kami dalam proses penyehatan," kata Dwi.

Sepekan Harga BBM Naik, Penjualan Premium Turun 14 Persen

Realisasi penyaluran BBM bersubsidi jenis Solar dan Premium dalam sepekan terakhir pasca penaikan harga masih berada di bawah rata-rata penyaluran harian normal.

Berdasarkan data realisasi penyaluran 22 Juni hingga 28 Juni 2013, premium rata-rata disalurkan sebanyak 69.450 KL per hari atau 14 persen di bawah rata-rata penyaluran harian normal. Adapun, realisasi penyaluran solar mencapai 36.650 KL per hari atau sekitar 15 persen di bawah rata-rata penyaluran harian normal.

Rata-rata penyaluran harian normal premium adalah 80.654 KL per hari, sedangkan solar sebesar 43.000 KL per hari.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir, Minggu 30 Juni 2013, mengungkapkan penyaluran yang masih berada di bawah rata-rata normal tersebut merupakan efek sementara dari kebijakan kenaikan harga. Konsumen selama pekan pertama pasca penaikan harga masih memanfaatkan BBM yang dibelinya pada saat sebelum penaikan harga.

"Sepekan pertama pasca penaikan harga masyarakat, terutama pengguna mobil masih memanfaatkan BBM yang dibeli sebelumnya sehingga pembelian di SPBU berkurang. Akan tetapi, penurunan ini masih merupakan efek sementara dan perlu waktu sedikitnya dua pekan atau sebulan untuk melihat kecenderungan konsumsi BBM subsidi oleh masyarakat," kata Ali dalam keterangan tertulis.

Kendati masih dibawah normal, tren penyaluran berangsur-angsur mulai meningkat. Ali mencontohkan penyaluran Premium yang sempat tinggi pada Sabtu 22 Juni 2013, kemudian turun drastis menjadi hanya 55.750 KL di hari berikutnya, namun pada Jumat 28 Juni 2013 penyaluran meningkat menjadi 70.000 KL dan kembali naik menjadi 79.000 KL pada Sabtu 29 Juni 2013.

Tren yang sama juga terjadi pada Solar bersubsidi. Sempat turun menjadi sekitar 28.000 KL pada Minggu 23 Juni 2013, penyaluran akhir pekan lalu mulai berada di kisaran 39.000 KL.

Anak Usaha Bakrieland Garap Proyek Hotel Bintang 3

PT Bakrie Nirwana Semesta atau Bakrieland Hotels & Resorts, anak perusahaan PT Bakrieland Development Tbk, memperoleh proyek hotel di Samarinda, Kalimantan Timur. Anak usaha Bakrieland itu akan memperbaiki, memberi fasilitas baru, kemudian mengelola, dan mengoperasikan hotel Atlet Stadion Madya Sempaja Samarinda menjadi berkelas bintang tiga.

Pengembangan hotel yang sebelumnya digunakan pada penyelenggaraan PON XVIII 2008 itu telah melalui proses lelang yang diselenggarakan Pemda Kaltim. Dalam proses lelang itu, Bakrie Nirwana Semesta ditunjuk sebagai pemenang.

Henu Kusdaryono, Direktur Bakrie Nirwana Semesta, di Samarinda, Senin 24 Juni 2013, mengatakan, perusahaan akan mengoptimalkan pengembangan Hotel Atlet Stadion Madya Sempaja Samarinda itu menjadi Grand Elty Atlet Hotel Samarinda.

Fasilitas dan sarana hotel yang dikembangkan di lahan seluas 20.431 meter persegi itu, di antaranya pengembangan 248 kamar, yang terdiri atas Referee Room (8 kamar), Athlete Room (70 kamar), Business Room (157 kamar), dan kamar Suite yaitu Junior, Executive, dan Royal Elty (13 kamar).

"Kami mencoba untuk memenuhi harapan Pemda Kaltim dalam mengelola dan mengoperasikan Hotel Atlet Stadion Madya Sempaja Samarinda itu," kata Henu dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, Bakrie Nirwana Semesta juga akan membangun ballroom berkapasitas 600-1.000 orang, board room dengan kapasitas 15-20 tempat duduk, dan tiga meeting room berkapasitas 40-60 tempat duduk. Ada juga fasilitas kolam renang, business center, serta commercial area.

General Manager Grand Elty, Hariyanto, menambahkan, kerja sama dengan Pemda Kaltim, dalam pengembangan hotel itu akan menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 370 posisi dan ditambah dengan tenaga outsourcing. Upaya itu dinilai akan meningkatkan layanan bagi masyarakat dan juga wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Timur.

Bakrie Nirwana Semesta saat ini juga mengoperasikan hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong. Di luar Kalimantan Timur, portofolio produk Bakrie Nirwana Semesta berada di Bali, yaitu Pullman Bali Legian Nirwana, dan di Lampung, yaitu Grand Elty Krakatoa.

Perusahaan selanjutnya akan mengembangkan budget hotel di Bandung dan Jakarta. Bakrie Nirwana Semesta juga masih membuka peluang masuk ke industri real estate yang menghasilkan return lebih cepat.

Pengusaha Makanan Minuman Heran Tarif Angkutan Naik 30%

Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) tidak memperkirakan kenaikan tarif angkutan akan mencapai 30 persen. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Gapmmi, Franky Sibarani, dalam acara konferensi pers di Jakarta, Senin 24 Juni 2013. "Perkiraaan kami, akan ada kenaikan tarif angkutan sebesar enam persen dan maksimal hanya tujuh persen merespons kenaikan harga BBM," katanya.

Secara umum, menurut Franky, dua komponen besar dalam produksi makanan minuman (mamin) adalah bahan baku dan kemasan. Dalam produk makanan, bahan baku menyerap 50-60 persen biaya dan kemasan seperti plastik atau kardus sebesar 20-30 persen.

Sementara itu, untuk minuman, dia melanjutkan, harga bahan bakunya lebih murah, yakni hanya 20-30 persen dari total biaya. Untuk kemasan bisa memakan biaya 40-50 persen.

Menurut Franky, pembagian ini hampir sama dan merata di seluruh sektor industri makanan dan minuman, yakni sekitar 70-85 persen.

Untuk biaya distribusi, dia menjelaskan, yang tidak termasuk dalam komponen utama, pengaruhnya amat kecil terhadap total ongkos produksi. "Jadi, kami bisa tahu kalau naiknya harga BBM tidak memberikan dampak signifikan," katanya.

Franky mengungkapkan, pengaruh distribusi saat ini ke produk mamin hanya berkisar 0,5-2 persen. "Jadi, jika ada kenaikan harga BBM, pasti ada peningkatan biaya distribusi," tuturnya.

Walapun demikian, menurut dia, Gapmmi sudah menyepakati jika ada penyesuaian sekecil itu, tidak akan memengaruhi harga yang diterima konsumen. Sebab, biaya sebesar 0,5-2 persen dibagi lagi menjadi tiga buah, di mana masing-masing berkontribusi sebesar 30 persen.

Pembagian tersebut, adalah untuk sopir dan kenek angkutan, perawatan kendaraan, dan juga BBM. Jika kenaikan solar sebesar 22 persen, kenaikan ongkos distribusi hanya enam persen. "Jika sebesar itu, kami tidak akan menaikkan harga," katanya.

Namun, baru-baru ini, dia menjelaskan, Organda mengusulkan kenaikan tarif transportasi menjadi 22-30 persen. Kondisi ini membuat para pengusaha bingung, karena asumsi yang dibuat pengusaha menjadi berubah.

"Kami galau nih, apa yang sudah kami prediksi dan masih bisa diserap berubah. Jadi, kami harus kaji ulang lagi dari awal," katanya.

Franky berharap, pemerintah bisa membantu pengusaha untuk mengontrol kenaikan tarif transportasi tidak terlalu tinggi. Apalagi, saat ini, kondisi rupiah melemah, bahkan sempat menembus level Rp10.000 per dolar AS.

Pertamina Pantau Penyaluran BBM Usai Kenaikan Harga

PT Pertamina berjanji akan terus memantau realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) selama satu minggu terakhir, pasca-kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah Sabtu 22 Juni 2013.

Hal itu ditegaskan, Vice President Corporate Communications Pertamina Ali Mundakir, usai menjadi pembicara dalam seminar "Pertamina Goes To Campus" di Universitas Gunadarma, Depok, Senin 24 Juni 2013.

"Jika nantinya, satu minggu ke depan penyaluran BBM bersubsidi tetap meningkat, itu artinya benar hipotesis yang menyatakan yang menikmati subsidi bukan kalangan menengah ke bawah karena kenaikan harga tak memengaruhi konsumsi," tuturnya.

Ali mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran premium pada Sabtu lalu, mencapai 84.300 kiloliter, di atas penyaluran harian normal sebesar 80.000 kiloliter atau mengalami kenaikan sebesar lima persen. "Jika yang menikmati subsidi kalangan menengah ke bawah, penyaluran bbm subsidi akan menurun," ujarnya.

Dia juga mengatakan, produksi minyak Indonesia mencapai 830 barel per hari, sedangkan konsumsi mencapai 1,3 juta kiloliter.

"Jika terjadi penimbunan, sebenarnya kami (Pertamina) tidak dirugikan. Sebab, si pelakunya kan membeli dari kami bukan mencuri. Namun tentunya, hal ini juga tidak bisa dibiarkan," tutur Ali.

Sabtu lalu, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Untuk premium menjadi sebesar Rp6.500 per liter atau naik Rp2.000 per liter dari harga Rp4.500 per liter. Sedangkan harga solar menjadi Rp5.500 per liter atau naik Rp1.000 per liter dari harga lama sebesar Rp4.500 per liter.

Industri hulu zaman Soekarno lebih hebat dibanding era SBY

Indonesia saat ini dinilai sangat lemah dalam pengembangan industri hulu. Pemerintah seolah tutup mata mengenai industri hulu yang banyak dikuasai asing. Dengan banyaknya industri di bagian hulu yang dikuasai asing, industri dalam negeri yang mengembangkan produk menjadi kesulitan.

"Misalnya sepatu, baju yang kamu pakai, karpet itu industri hulu bahannya dikuasai asing, harusnya itu pemerintah lebih mengembangkan ke situ," ucap Ketua Tim Kerja RUU Perindustrian Kadin, Rauf Purnama dalam diskusi Kadin di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (24/6).

Menurut Rauf, hal ini sangat berbeda dengan Indonesia ketika dipimpin oleh Soekarno. Di era presiden pertama itu, pemerintah berlomba-lomba untuk membuat pabrik seperti pabrik kertas, pabrik semen yang langsung mengelola sumber daya alam Indonesia, meski keuangan masih minim lantaran republik belum lama merdeka.

Rauf menilai kebijakan Soekarno sudah tepat. Sebab industri hulu merupakan bisnis berbiaya tinggi dan berisiko besar, sehingga awalnya harus dikelola pemerintah.

"Bung Karno dulu banyak bikin pabrik kertas, semen, itu industri hulu. Nanti kalau (industri) sudah mampu diserahkan ke swasta," jelasnya.

Kini, tim ini menyarankan pemerintah menguasai industri hulu yang sementara dikuasai asing di Indonesia dengan pendanaan mekanisme PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Jika pemerintah tidak mempunyai cukup dana, maka bisa dikerjasamakan dengan swasta industri dalam negeri.

"Pemerintah harus mayoritas dan uangnya banyak. Sekarang itu sebenarnya pemerintah mampu tinggal mau apa enggak. Tinggal menyamakan mind set, pendapat industri hulu gimana. Kalau pemerintah enggak kuat bisa swasta," kata Rauf.

China Tertarik Bangun Smelter di Kawasan Timur Indonesia

Menteri Perindustrian, MS Hidayat, menyatakan China berminat untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) pertambangan di Indonesia bagian timur.

Ia menjelaskan, hari ini, Rabu 19 Juni 2013, akan dilakukan pertemuan government to government dengan pemerintah China untuk mendiskusikan investasi pembangunan smelter. Ia enggan mengatakan investasi yang disediakan oleh China. Namun, untuk membangun smelter membutuhkan investasi US$1 miliar atau sekitar Rp10 triliun.

Hidayat mengatakan, nantinya investasi China akan masuk melalui BUMN smelter mereka yang jumlahnya mencapai 20 perusahaan. Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang mencari tempat seluas 5.000 hektare di kawasan Indonesia bagian timur sebagai lokasi smelter.

"Sudah ada lokasi seperti di Kalimantan dan Maluku. Pemerintah China akan mengundang investor masuk untuk membangun kawasan smelter," katanya di Jakarta.

Kemenperin menegaskan, nantinya bahan baku mineral akan dipasok oleh berbagai perusahaan tambang, termasuk PT Freeport Indonesia. "Kalau Freeport tidak mau bangun smelter, mereka harus suplai ke smelter. Tidak ada pengecualian," katanya.

Bakal makin banyak jalan tol yang bisa dilewati motor

Wajah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sumringah melihat jalan tol Nusa Dua-Tanjung Benoa-Ngurah Rai hampir rampung. Selama ini, Dahlan salah satu yang mengkampanyekan kecanggihan jalan tol membentang sepanjang 12,7 kilometer ini. Salah satu kecanggihan jalan tol ini yang selalu dipamerkan Dahlan, sepanjang 10 kilometer jalan tol ini berdiri di atas laut.

Tidak itu saja, satu keunggulan jalan tol yang nilai investasinya mencapai Rp 2,4 triliun ini adalah bisa digunakan oleh pengendara sepeda motor.

"Di Bali karena masyarakat menginginkan sepeda motor masuk tol dan Jasa Marga juga mau. Dan kalau ada sepeda motor tingkat pengembalian investasi juga akan semakin cepat," ujar Dahlan beberapa waktu lalu.

Untuk tarif tol Benoa-Ngurah Rai-Nusa Dua, pesepeda motor akan dikenai tarif Rp 4.000 sekali jalan. Dan untuk mobil akan dikenai tarif Rp 10.000. Bisa dimaklumi jika Dahlan pamer dengan jalan tol yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Sebab, di Indonesia gambaran ini sangat langka. Tidak seperti di Malaysia yang memiliki kebijakan membolehkan sepeda motor melaju di jalan tol.

Sejauh ini, di Indonesia baru satu jalan tol yang bisa dilalui sepeda motor yakni di Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura.

"Inilah jalan tol kedua setelah Suramadu yang dilengkapi dengan jalur sepeda motor," tegasnya. Di jalan tol Bali, jalur khusus sepeda motor berada di sayap kiri dan kanan.

Ke depan, kemungkinan bakal semakin banyak jalan tol yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Sebab, Dahlan memiliki ide agar sepeda motor bisa masuk jalan tol. Dahlan pernah menyampaikan idenya agar jalan motor bisa dibuat di jalur tol dengan menambah sayap-sayap jalan di jalur tol yang sudah ada. Jasa Marga pun diminta melakukan kajian atas usul itu. Hasilnya, ada kemungkinan semakin banyak jalan tol yang bisa dilalui oleh sepeda motor.

Kajian sementara, ide ini bisa diterapkan di tiga jalur tol yakni Bekasi menuju Jakarta dan Bogor menuju Jakarta dan Tangerang menuju Jakarta. Di tiga jalur ini masih dimungkinkan menambah jalur khusus karena masih ada lahan kosong.

Direktur Operasional Jasa Marga Hasanudin pernah menuturkan bahwa ide tersebut sangat mungkin direalisasikan.

"Bisa (dilakukan di Jakarta). Di tol Suramadu kan motor boleh lewat. Di tol Bali (Tanjung Benoa) motor boleh lewat. Prinsipnya, asal ada dedicated lane (jalur khusus) untuk motor ya bisa saja," ujar Hasanudin kepada merdeka.com, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, ide tersebut cukup bagus dan diyakini bakal diterima masyarakat. Hal itu diperolehnya dari pengalaman operasional tol Suramadu. "Animo masyarakat pengguna motor lewat tol juga saya rasa sangat besar. Tapi sekali lagi, tidak boleh dicampur dengan roda empat," katanya.

Revisi PP tentang Jalan Tol Segera Terbit

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Imam Apriyanto Putro, Sabtu 1 Juni 2013, menyatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 Tahun 20015 tentang Jalan Tol akan segera terbit.

"Ini PP yang memungkinkan pemberian penugasan kepada BUMN untuk mengusahakan jalan tol," ujar Iman di Jakarta.

Setelah revisi PP ini terbit, Imam melanjutkan, BUMN di bidang konstruksi bisa ambil bagian dalam proyek jalan tol baik itu pembangunan, perbaikan, serta pemeliharaan.

Namun, Imam belum dapat memastikan kapan revisi PP ini diterbitkan. "Nah, tanggalnya itu yang saya belum tahu. Tapi saat ini PP sudah ada di Sekretariat Negara," kata Imam.

Menurut Imam, revisi PP ini akan bisa digunakan oleh pemerintah yang menyiapkan Hutama Karya (HK) sebagai pelaksana proyek jalan tol Trans Sumatera. Karena dalam revisi PP ini terdapat aturan yang memungkinan perusahaan pelat merah untuk menggarap proyek pembangunan jalan tol yang sulit dikerjakan oleh swasta.

Kementerian BUMN sendiri memandang bahwa pembangunan jalan tol Trans Sumatera amat dibutuhkan mengingat potensi pengembangan ekonomi di sana mendesak sarana infrastruktur yang memadai.

"BUMN sudah 'ngebet' untuk melakukannya. Rancangan ada pada kami dan ada yang sudah dibahas dalam rapat koordinasi," kata Imam.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN telah menunjuk HK sebagai BUMN yang akan menggarap proyek pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 kilometer di Pulau Sumatera.

Pembangunan ruas tol ini terbagi menjadi tujuh ruas, yaitu empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan. Empat ruas utama jaringan tol tersebut adalah Lampung-Palembang sepanjang 358 km, Palembang-Pekanbaru sepanjang 610 km, Pekanbaru-Medan sepanjang 548 kilometer, dan Medan-Banda Aceh sepanjang 460 kilometer. Sedangkan tiga cabang prioritas jalan ini adalah ruas Palembang-Bengkulu sepanjang 303 km, Pekanbaru-Padang sepanjang 242 km, dan Medan-Sibolga sepanjang 175 km. Perkiraan pembiayaan pengerjaan empat koridor jalan utama itu sebesar Rp298 triliun.

Bayar Dividen, Freeport Ditunggu Sampai Akhir Tahun

PT Freeport Indonesia belum kunjung menyetorkan dividennya kepada pemerintah beberapa tahun ini. Pemerintah menunggunya hingga akhir tahun ini.

Dividen yang diharapkan dari perusahaan tambang ini sebesar Rp1,5 triliun.

"Kami masih menunggu (pembayaran) Freeport sampai Desember 2013," kata Sekretaris Menteri Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, di Jakarta, Sabtu 1 Juni 2013.

Pada tahun 2012, pemerintah menargetkan deviden dari perusahaan ini sebesar Rp1,5 triliun. Target ini turun sebesar 14,77 persen dibandingkan realisasi dividen pada 2011, yaitu sebesar Rp1,76 triliun.

Hal ini dikarenakan perkembangan situasi di Papua yang memungkinkan perusahaan itu tidak bisa memberikan dividen yang besar. Pada akhir tahun 2012, jumlah itu diturunkan hingga Rp500 miliar karena kegiatan operasional pertambangan ini sempat terhenti pada awal 2012.

Kini, jumlah dividen bertambah Rp1 triliun dan menjadi Rp1,5 triliun. Segitulah kewajiban bayar perusahaan asal Amerika kepada pemerintah.

Namun, Freeport Indonesia mengakui bahwa mereka belum menyetor dividen pada tahun 2012, dan pemerintah terus mengejar setoran tersebut.

Perlu diketahui, pemerintah juga turut memegang saham sebesar 9,76 persen dalam perusahaan tersebut.

DPR: Aturan kenaikan cukai rokok hanya untungkan asing

Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat mengkritik kebijakan pemerintah yang menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78 Tahun 2013 tentang penetapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Menurutnya, aturan ini sangat kental dengan aroma pertempuran bisnis.

PMK No 78 dinilai cenderung rumit yang berpotensi menguntungkan pabrik besar dari luar negeri. Padahal aturan cukai rokok seharusnya dibuat dengan simple.

"Makin simpel berarti makin peduli pada produsen rokok dalam negeri yang mayoritas rokok kretek. Sementara jika makin rumit, berpotensi menguntungkan pabrikan luar negeri," ujar Andi dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (2/6).

Kerugian PMK No 78 ini karena konsumsi rokok di Indonesia yang sangat besar, serta mayoritas perusahaan rokok di dalam negeri memang masih didominasi oleh perusahaan rokok nasional atau dimiliki keluarga. Dengan kenyataan itu, perusahaan rokok besar, terutama pabrikan dari luar negeri, berusaha mengambil alih pasar dengan menggerakkan regulasi cukai supaya berlapis dan rumit.

"Misal yang belum ditembus oleh Phillip Morris, mereka berusaha menggerakkan regulasi," tegasnya.

Aturan cukai yang simpel akan membuat pungutan juga lebih mudah. Asumsi penerapan cukai rokok selama ini memang dimaksudkan untuk sekaligus menekan konsumsi rokok. "Meski memang tidak elastis antara cukai dan penekanan konsumsi rokok," tambahnya.

Andi menilai yang lebih penting dari regulasi cukai adalah keberpihakan pemerintah mempertahankan rokok kretek yang masuk kategori heritage. Jika dikuasai asing, maka industri rokok dalam negeri akan hancur. Kemudian, pemerintah mengatur undang undang lagi lagi sementara pabrikan rokok luar negeri sangat gencar melakukan ekspansi.

PMK 78 tersebut ditetapkan pada 12 April lalu dan mulai berlaku pada 12 Juni 2013. Potensi kenaikan cukai rokok karena hubungan keluarga ini tercantum dalam 2 huruf d pada PMK No. 78/2013. Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan sedarah dan hubungan semenda dua derajat.

PMK ini juga mengatur pembatasan hubungan keterkaitan lain, yakni: permodalan, manajemen, penggunaan tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lain yang punya penyertaan modal minimal 10 persen.

Anggaran Pemeliharaan Jalan Nasional di Jawa Naik Rp200 Miliar

Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun ini menganggarkan Rp3,6 triliun untuk memperbaiki jalan nasional yang ada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Kementerian Pekerjaan Umum, Masrianto, Jumat 17 Mei 2013, menjelaskan bahwa anggaran ini untuk memperbaiki dan merawat jalan 3.569 kilometer di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

"Alokasi dana ini meningkat sekitar Rp200 miliar dibanding tahun lalu," ujar Masrianto dalam keterangan tertulis.

Alokasi dana itu antara lain sebesar Rp1,2 triliun untuk pemeliharaan jalan nasional di Jawa Timur sepanjang 2.000 km, jalan nasional di Jawa Tengah 1.200 km senilai Rp2,1 triliun, dan jalan nasional di Yogyakarta sepanjang 369 km senilai Rp400 miliar.

Selain itu, Masrianto menambahkan, dana itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan jalan tol Solo-Kertosono sepanjang 20 km yang diharapkan selesai konstruksi pada akhir tahun ini. Pihak swasta dilibatkan dalam proyek tol ini.

Jawa Tengah Paling Besar

Menurut Masrianto, alokasi anggaran pemeliharaan di Jawa Tengah merupakan yang terbesar di antara seluruh Jawa. Karena, beban jalan Pantai Utara atau kerap disebut Pantura adalah yang paling banyak penanganannya akibat kerap dilalui kendaraan besar dan bermuatan berat.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, Danis H Sumadilaga, menambahkan, arus lalu lintas dan logistik melalui akses infrastruktur darat di Pulau Jawa mencapai 90 persen. Dari jumlah itu, sekitar 85 persen menggunakan jalan nasional Pantura dan 5 persen memakai jalur kereta api. Akibatnya, jalan nasional di Pulau Jawa itu kelebihan beban.

"Perlu ada transportasi lain guna mengurangi beban jalan Pantura," kata Danis.

Menurut Danis, jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya dinilai dapat mengurangi beban jalan Pantura hingga 60 persen.

Apalagi jika dengan terealisasinya jalur ganda (double track) kereta api di Jawa yang akan merelokasi beban logistik dari kendaraan trailer ke kereta api.

Asosiasi Logistik: Monopoli Pelabuhan Ciptakan Biaya Tak Efisien

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Masita, menilai bahwa monopoli pelabuhan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II membuat kondisi pelabuhan dan biaya logistik tidak akan efisien.

Zaldy dalam keterangan tertulisnya, Jumat 17 Mei 2013, menjelaskan sepak terjang Pelindo II yang ingin mengembangkan pelabuhan-pelabuhan utama dan pendukung akan melanggar UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Perpres 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional.

"Kewenangan Pelindo harus didudukkan sesuai dengan UU no 17/2008, di mana otoritas pelabuhan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia dan Pelindo hanya sebagai salah satu operator pelabuhan kalau memenangkan tender untuk port operator," katanya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini, Pelindo mengambil inisiatif yang sangat jauh seperti melakukan kajian awal, studi kelayakan, dan investasi awal untuk mengembangkan pelabuhan. Kemudian, Pelindo berpotensi meminta konsesi jangka panjang dari pemerintah untuk mengelola pelabuhan tersebut karena sudah mengeluarkan biaya awal.

"Tindakan Pelindo seperti ini sangat bertentangan dengan UU 17/2008, di mana otoritas pelabuhan yang memiliki wewenang untuk pengembangan pelabuhan dan melakukan tender untuk pembangunan pelabuhan dan pengelolaan terminal, di mana Pelindo dan perusahaan swasta lainnya bisa berpartisipasi," katanya.

Selama ini, kata Zaldy, Pelindo sudah memonopoli semua pelabuhan di Indonesia di mana biaya sangat mahal tapi dengan pelayanan sangat rendah. "Kita membutuhkan perusahaan lain yang mengelola pelabuhan utama dan pendukung di Indonesia melalui mekanisme tender yang adil dan transparan," paparnya.

"Bila modus operandi Pelindo untuk meminta konsesi selalu dilakukan dan pemerintah dan Kemenhub tidak mengambil tindakan apa-apa, maka kondisi pelabuhan dan biaya logistik kita tidak akan efisien karena monopoli dari Pelindo," katanya.

Selain itu, ia menyayangkan langkah Pelindo II yang membayar Bank Dunia senilai US$2-3 juta untuk membuat studi infrastruktur dan mencari strategi menurunkan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Seharusnya, otoritas pelabuhanlah yang memberikan pendanaan, bukan Pelindo agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara objektif.

Proses Tender untuk pengelolaan dan pembangunan pelabuhan harus dilakukan dengan cepat dan transparansi agar pihak swasta bisa ikut serta. Kesalahan proses tender New Priok–Kalibaru jangan terulang lagi, karena memberikan sinyal negatif bagi dunia bisnis.

"Kecuali, memang Pelindo II ingin menguasai semuanya dari hulu ke hilir dengan membuka 22 anak perusahaan baru," katanya.

Usut Longsor Freeport atau Pekerja Mogok Total

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah segera mengusut kasus longsor di tambang PT Freeport yang telah menewaskan karyawan pada Selasa 14 Mei 2013 lalu.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, Jumat 17 Mei 2013, menyatakan bahwa apabila tidak memberi perhatian pada kasus ini secara serius, maka para pekerja tambang emas di Papua itu akan mogok kerja.

"Mereka akan mogok kerja total," ujar Gani dalam jumpa pers di Jakarta.

Gani menjelaskan, informasi mengenai rencana mogok kerja itu diketahuinya berdasarkan keterangan dari ketua cabang SPSI Mimika, Virgo Salosa. Serikat pekerja tidak mau musibah tahun 2006 kembali terjadi.

"Tahun 2006 sembilan orang yang meninggal. Pihak yang terlibat tidak bertanggung jawab. Mereka hanya dipecat dan diberikan kompensasi," kata Gani.

Sebelumnya, Freeport Indonesia menerjunkan sekitar 200 tenaga penyelamat ke tempat kejadian untuk mengevakuasi korban. Upaya penyelamatan menjadi lebih sulit karena terbatasnya ruang di dalam terowongan dan adanya risiko runtuhan atap lebih lanjut.

3 Orang Tewas Dalam Longsor di Areal Freeport Papua

Sedikitnya tiga orang tewas dan puluhan orang masih belum dapat ditemukan pada longsor di pusat pelatihan tambang bawah tanah Freeport Indonesia di Mimika, Papua.

Dilansir Reuters, Selasa 14 Mei 2013, hingga pukul 19.00 WIB, tiga orang ditemukan tewas dan sejumlah orang masih belum dapat ditemukan dalam reruntuhan tambang bawah tanah. Namun, hingga kini manajemen Freeport Indonesia belum dapat dikonfirmasi.

"kami masih belum dapat mengkonfirmasi jumlah mereka yang cedera, terperangkap atau pun korban jiwa, jika ada. Mengingat, tingkat kesulitan yang dihadapi dan proses penyelamatan akan membutuhkan waktu," kata Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia, Daisy Primayanti dalam pernyataan resmi Freeport Indonesia.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir lima korban telah berhasil dievakuasi dan 32 orang lainnya masih terjebak di dalam tambang bawah tanah.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan longsor terjadi ketika aktivitas tambang berjalan seperti biasanya. Sekitar 32 pekerja yang berada di bawah tanah pun terjebak dan tidak bisa keluar dari areal tambang di bawah tanah.

Pengusaha Pribumi Dukung Kadin Pimpinan Suryo Bambang Sulisto

Para pengusaha pribumi yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi)) mendukung kepemimpinan Suryo Bambang Sulisto di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) hingga masa jabatan berakhir pada 2015.

"Munaslub yang terjadi kemarin tidak konstitusional, karena rapat pleno tersebut tidak dihadiri DPD yang diwajibkan," kata Ketua Umum Hippi, Suryani Motik, dalam acara peluncuran logo baru Hippi di Jakarta, Rabu 8 Mei 2013.

Untuk itu, organisasi yang ia pimpin akan tetap mendukung masa kepemimpinan Kadin saat ini. Suryani mengungkapkan, para pengusaha pribumi sangat menyayangkan kondisi Kadin Indonesia saat ini, karena dapat mengganggu stabilitas organisasi Kadin. Apalagi, Kadin terdiri atas para pengusaha profesional di bidangnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Kelembagaan DPP Hippi, Dhaiswara K Harjono, mengungkapkan, seluruh pengurus Hippi sepakat untuk tidak mendukung adanya kegiatan munaslub oleh pribadi-pribadi yang mengatasnamakan Kadin. Baik yang mengatasnamakan anggota luar biasa ataupun Kadin daerah.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia secara resmi mencabut keanggotaan Oesman Sapta Odang dari Kadin Indonesia.

Oesman secara otomatis kehilangan jabatannya sebagai ketua Dewan Pertimbangan, karena terlibat sebagai penggagas munaslub Pontianak.

Dalam keterangan resminya, Senin 29 April 2013, Kadin Indonesia juga telah mencabut keanggotaan 9 ketua Kadin Daerah yang terlibat dalam munaslub Pontianak yang bukan bagian dari kegiatan resmi Kadin Indonesia. “Kadin Indonesia menilai Oesman Sapta telah melakukan pelanggaran berat,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto.

Tiger Airways Tambah 68 Pesawat Hingga 2015

Tiger Airways berniat menambah jumlah armadanya hingga Desember 2015. Perusahaan telah memesan puluhan pesawat baru dari Airbus yang akan didistribusikan ke berbagai anak perusahaan.

Commercial Director Tiger Airways Singapura, Kaneswaran Avili, saat ditemui usai jumpa pers di Singapura, Senin 6 Mei 2013, mengatakan, perusahaan akan menambah jumlah armada hingga 68 pesawat.

"Pesawat itu nantinya diperuntukkan bagi Tiger Group, Tiger Singapura, Tiger Mandala, dan Tiger Filipina," ujar Kaneswaran dalam jumpa pers di Singapura seperti dilaporkan wartawan VIVAnews, Antique Sulaeman Putra.

Kaneswaran mengaku Tiger Singapura akan mendapatkan pesawat sebanyak 21 dari total pesawat baru yang dipesan tersebut. "Pesawat itu untuk jenis Airbus juga, A320," kata dia.

Saat ini, Tiger Airways lebih memilih menggunakan Airbus daripada Boeing, walaupun para pemangku kepentingan saat ini sedang memikirkan menggunakan Boeing atau pesawat jenis lainnya. "Tapi, sampai saat ini masih pilih Airbus," ujar Kaneswaran.

Ia menuturkan, untuk rute baru Singapura-Yogyakarta dan Singapura-Bandung akan menggunakan pesawat baru yang akan datang pekan depan.

Ho Yuen Sang, Managing Director Tiger Airways Singapura, pada kesempatan yang sama mengatakan, pembelian pesawat baru merupakan salah satu cara perusahaan meningkatkan jumlah penumpang.

"Tentunya dengan pesawat baru akan lebih aman, dan keamanan merupakan pemicu konsumen memilih kami," ujarnya.

Saat ini, dia menjelaskan, lebih dari 28 juta penumpang memilih terbang menggunakan Tiger Airways. Maskapai tersebut hingga kini mengoperasikan 30 pesawat terbaru Airbus A320 dari kantor pusatnya di Singapura dan Australia.

Sebanyak 11 armada pesawat A320 lainnya dioperasikan oleh mitra maskapai, yaitu Mandala Airlines di Indonesia dan SEAir di Filipina. Jaringan Tiger Airways tersebar di 50 destinasi di 13 negara kawasan Asia Pasifik. (VN)